G30S: Apakah relevan mengaitkan Kesusahan 1965 dan Pemberontakan PKI di Madiun pada 1948?

g30s-apakah-relevan-mengaitkan-tragedi-1965-dan-pemberontakan-pki-di-madiun-pada-1948-18

Sumber gambar, Getty Images

Cara mengaitkan Peristiwa 1965 — sejumlah kalangan menyebutnya sebagai Tragedi 65 — secara apa yang disebut sebagai Peristiwa Madiun pada 1948, digambarkan dua sejarawan sebagai “ahistoris dan tidak kontekstual”, serta menjadi “alasan pembenaran atas pembunuhan” terhadap mereka yang dituding komunis di dalam 1965.

Ahli tarikh LIPI, Asvi Warman Umat, menyebut mengkorelasikan dua peristiwa berjarak 17 tahun tersebut seakan menganggap “apa yang terjadi hanyalah aksi balas dendam antara kelompok komunis dan Islam”.

Padahal “peran militer tak kalah penting” dalam dua peristiwa tersebut.

Akan tetapi, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Agus Widjojo, berpendapat ke-2 hal itu semestinya dikaitkan.

Pokok, jika tidak dikaitkan secara Peristiwa 1948, “bisa kita mencurigai bahwa itu adalah upaya untuk menghilangkan jejak”.

Baca juga:

Sementara, aktivis bujang Nahdlatul Ulama mengaku sejarah tentang pembunuhan para kiai dan santri dalam perlawanan PKI di Madiun pada 1948, telah “menciptakan fobia dan membuat kelompok Agama islam mudah termakan hoaks anti-komunis ketika Peristiwa 65 terjadi”.

Farida Masrurin, anak “algojo” yang terlibat operasi pengejaran pimpinan dan simpatisan PKI di Blitar pada 1968, mengungkap alasan mengapa ayahnya melakukan kekejaman tersebut.

“Cerita bapak itu tersedia info ‘ini lho yang mau membunuh kiai-kiai’. Tersebut infonya dari tentara… ternyata di pihak mereka, dalam pihak 65 itu katanya ada daftar [orang-orang] yang mau dibunuh oleh NU (Nahdlatul Ulama), itu juga dari prajurit, ” tutur Farida pada BBC News Indonesia, Kamis (30/09).

Sumber gambar, BBC News Indonesia

‘Pembenaran untuk pembunuhan’

Lima puluh enam tahun setelah Peristiwa 65, penyelesaian tragedi kemanusiaan, yang merenggut setidaknya 500. 000 korban jiwa dan mewujudkan belasan ribu orang ditahan tanpa proses pengadilan itu jalan di tempat.

Belakangan, muncul upaya sejumlah pihak mengaitkan Tragedi 65 dengan peristiwa pemberontakan PKI di Madiun belasan tarikh sebelumnya, yang menewaskan penuh tokoh ulama dan santri.

Namun, sejarawan daripada Universitas Nasional di Jakarta, Andi Achdian, mengatakan pedoman itu “tidak kontekstual & ahistoris”.

“Saya kira sungguh perbandingannya ahistoris, jadi konteksnya berbeda. Yang pertama merupakan konteksnya revolusi pada pembentukan negara baru dan yang kedua terkait konsolidasi negeri baru yang di danau ada persaingan politik privat, ” jelas Andi kepada BBC News Indonesia, Kamis (30/09).

Sumber tulisan, Bettmann / Getty Images

“Memang ada kajian-kajian dengan menyebut ada kekerasan kepada kiai dan sebagainya. Tersebut tidak bisa disangkal, serta saya kira persoalannya lebih pada pembenaran saja terhadap tindak kekerasan pada 1965, ” kata Andi.

Asvi Warman Adam, sejarawan dari Lembaga Ilmu Wawasan Indonesia (LIPI) mengungkap kesimpulan yang senada.

“Peristiwa Madiun pada tahun 1948 itu dijadikan alasan, sebab dalam peristiwa itu ada beberapa kiai yang terbunuh, itu dijadikan alasan buat pembenaran terhadap pembunuhan dengan dilakukan terhadap orang-orang PKI atau yang dituduh PKI pada tahun 1965, ” ujar Asvi.

Sumber tulisan, Carol Goldstein/Keystone/Getty Images

Ia menambahkan, wacana mengaitkan Peristiwa Madiun dengan Perihal 65 seolah-olah menjadikan kasus ini sebagai terbatas dalam persoalan konflik antara gerombolan Islam dengan komunis.

“Padahal, dalam Peristiwa 65 yang tak kalah pentingnya adalah peran tentara, posisi militer, ” katanya.

Akan tetapi Gubernur Lemhanas Agus Widjojo berkukuh bahwa kedua peristiwa itu harus dikaitkan.

“Justru jika tidak dikatikan dengan 48, maka bisa kita mencurigai bahwa itu adalah upaya untuk menghilangkan jejak. ”

“Padahal kita tahu di dalam 1 Oktober [1965] pagi itu ditemukan jenazah para perwira Pasukan Darat di Lubang Buaya. Dan sebelumnya, way back pada 1948, mereka melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan dengan sah dengan ‘menusuk’ perjuangan bangsa Indonesia dari kecil.

“Dan mereka melangsungkan pembunuhan massal, pelanggaran HAM berat, ” jelas Agus.

Apa yang berlaku dalam Peristiwa 48?

Andi mengungkapkan persaingan politik antara kekuatan kiri serta kanan menjadi cikal bakal pemberontakan PKI di Madiun pada September 1948.

“Amir Sjarifuddin yang kiri sebagai perdana menteri membangun dituntut mundur dan menyerahkan kekuasaan pada [Muhammad] Hatta. ”

Kabinet Amir Sjarifuddin lengser serta digantikan Kabinet Hatta akibat kesepakatan dalam Perjanjian Renville — yang ditanda tangani oleh Amir Sjarifuddin — yang membuat wilayah Nusantara semakin menyusut.

Kelanjutan perjanjian itu, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta dan Sumatera sebagai daerah Indonesia.

Amir lalu membentuk Front Demokrasi Indonesia (FDR) yang kemudian berafiliasi dengan PKI, Barisan Tani Indonesia (BTI).

Sumber gambar, Wikimedia commons

Adapun, kata Andi, kelompok komunis pada saat itu belum memiliki kekuatan besar seolah-olah saat 1965. Kala tersebut, organisasi komunis adalah kelompok-kelompok kecil dan tidak terorganisir dengan baik.

“Saat itulah Muso datang dan mau memperbaiki kekuatan komunis era itu di Indonesia, ” ujarnya.

Untuk menyerakkan gagasannya, Musso beserta Amir dan kelompok-kelompok kiri yang lain berencana untuk menguasai daerah-daerah yang dianggap strategis dalam Jawa Tengah dan Jawa Timur, yaitu Solo, Madiun, Kediri, Jombang, Bojonegoro, Cepu, Purwodadi, dan Wonosobo.

Banyak korban jiwa pada pemberontakan itu, termasuk tipu ulama dan santri, beserta gubernur Jawa Timur zaman itu, Ario Soerjo.

Namun, Andi menjelaskan tidak hanya itu saja yang menjadi pemicu Peristiwa 48.

Sumber gambar, Wikimedia Commons

Dikatakan olehnya, konflik antara komunis dan grup Islam Masyumi saat tersebut, telah menciptakan ketegangan jarang keduanya.

“Ada penuh faktor, selain juga bagian persaingan di antara gaya militer saat itu, Siliwangi yang sedang hijrah di Jawa Tengah, ” sekapur Andi.

Asvi Warman Adam dari LIPI menambahkan intrik dalam internal prajurit terjadi ketika rencana negeri menerapkan kebijakan restrukturisasi-rasionalisasi memiliki tanggapan berbeda dari kalangan militer dan laskar anak buah.

“Ketika pemerintah hanya memiliki biaya terbatas tentu mereka harus diseleksi mana yang menjadi tentara nasional Indonesia, mana yang tak bisa ditampung. ”

Baca juga:

“Dalam konteks itu, penuh yang tidak puas, dari kalangan laskar dan bermacam-macam pihak yang merasa sudah berjuang tetapi kenapa tidak diterima di dalam tentara. Itulah yang menurut saya yang utama memicu Peristiwa Madiun itu, ” ungkap Asvi.

Senada dengan Asvi dan Andi, David Charles Anderson dalam bukunya, The Military Aspects of The Madiun Affair , yang terbit pada 1974, berargumen meletusnya Kejadian Madiun lebih pada prakondisi berupa perselisihan internal tentara.

Ia menambahkan peristiwa itu tak lepas sebab rekayasa politik dalam spektrum rivalitas antara kaum kiri and kanan.

Memori ‘fobia komunis’

Peristiwa Madiun, menurut Andi Achdian, menjelma pemicu apa yang disebutnya sebagai “memori anti-komunis” serta ketakutan terhadap komunis yang terus langgeng, hingga Perkara 65 meletus.

Situasi itu ia dapati kala melakukan riset di wilayah Kediri di Jawa Timur.

“Kalau kita lihat dalam percakapan sehari-hari pada kalangan warga NU — karena sebagian besar itu NU — ada cerita-cerita yang kuat tentang [Peristiwa] 48. ”

Sumber gambar, Dokumentasi Putmainah

“Dan itu jadi rencana tutur bahwa Komunis sudah jadi kekuatan yang bertabrakan berdarah dengan Islam era itu dan itu lulus hidup, ” jelas Andi.

Itulah sebabnya, sentimen anti-PKI mudah membara di Jawa Timur kala Perkara 65.

Memori mengenai pembunuhan para kiai serta santri dalam pemberontakan PKI di Madiun pada 1948, yang telah menciptakan fobia dan membuat mereka barangkali termakan hoaks anti-komunis ketika Peristiwa 65 berkecamuk, pula diakui oleh aktivis muda NU di Yogyakarta, Dianah.

Ia mendapati peristiwa itu ketika melakukan pertemuan rekonsiliasi antara penyintas dan kelompok NU dengan penyintas Peristiwa 65 di Blitar, Jawa Timur.

Sumber gambar, BBC News Indonesia

“Misalnya peristiwa Blitar, masa dipertemukan NU dan penyintas, dari penyintas itu mengiakan bahwa mereka mendapat informasi orang-orang PKI akan dibunuh oleh NU yang kuburannya sudah disiapkan di lapangan dengan alun-alun. Kemudian di pihak NU juga dikabarkan orang-orang PKI akan mengulang peristiwa Madiun, ” terang Dianah.

Alasan yang sama, membuat Farida Masrurin, anak “algojo” yang berperan operasi perburuan pimpinan dan simpatisan PKI di Blitar pada 1968, menganggap kalau, baik kelompok komunis dan agamis, adalah korban dari kedua peristiwa tersebut.

“Jadi kami tidak sudah ngomong benar salah di dalam konteks pemberontakan di Madiun, dalama konteks pemberontakan dengan ada di Jakarta, tapi kami menempatkan kami sama-sama korban. Jadi alangkah baiknya kami saling memaafkan, ” kata dia.

Sumber gambar, BBC News Indonesia

Adapun, Gubernur Lemhanas, Agus Widjojo yang menginisiasi Simposium Nasional Tragedi 65 pada 2016, mengatakan elemen kunci sebab rekonsiliasi bukanlah mencari yang benar dan salah, melainkan pencarian kebenaran.

“Bagi saya, elemen kunci menuju rekonsiliasi bukan permintaan maaf. Elemen kunci dalam perbaikan itu adalah tahapan truth seeking , pencarian kebenaran.

“Bukan who did wrong (siapa yang melakukan kesalahan), tapi what went wrong (apa yang salah). Tersebut yang penting, ” ujar putra dari Sutoyo Siswomiharjo, jenderal Angkatan Darat dengan gugur dalam Peristiwa 65.

“[Jika] kita tidak akan pernah menelaah tentang what went wrong dan suatu saat dalam masa depan, sadar atau tidak sadar, sengaja ataupun tidak sengaja, kita mampu tersandung lagi pada iklim yang sama, ” sebutan Agus.