Diskusi donasi Rp2 triliun yang sempat viral: ‘Mendekati bodong’ dan terlalu jauh sejak yang dijanjikan’, kenapa penguasa publik mudah terbuai komitmen palsu?

polemik-donasi-rp2-triliun-yang-sempat-viral-mendekati-bodong-dan-terlalu-jauh-dari-yang-dijanjikan-kenapa-pejabat-publik-mudah-terbuai-janji-palsu-16

Sumber gambar, Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel

Perhatian masyarakat kembali dibetot polemik donasi Rp2 triliun untuk sumbangan pandemi Covid-19. Alih-alih mendorong inspirasi bagi yang lainnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengatakan isi rekening penyumbang “tidak sejalan secara sumbangan yang dijanjikan”.

Kasus ini masih diselidiki kepolisian Sumatera Selatan, & belum ada informasi formal mengenai motivasi dari penyumbang.

Sementara itu, pengkaji hukum dari ICJR menunjukkan kepolisian untuk tidak mengada-ada pasal untuk menjerat si penyumbang karena tidak ada unsur “merugikan publik”.

Sebab insiden ini, peneliti sejak LIPI menilai pejabat umum mudah termakan buaian permintaan palsu karena punya konvensi mudah terpukau, dan kerap mendompleng ketenaran.

Isu ini sempat melahirkan sejumlah tagar termasuk #PrankNasional (lelucon nasional) dengan bervariasi cuitan di Twitter Rabu (04/08).

Berapa uang yang ada di rekening?

PPATK mengungkap isi rekening penyumbang “tidak sejalan dengan pemberian yang dijanjikan”.

“Di rekeningnya ada uang, tapi sungguh-sungguh jauh untuk dibandingkan dengan uang yang Rp2 triliun. Ketika kemarin dicairkan & ditolak, itu sudah positif, ” kata Kepala PPATK, Dian Ediana Rae kepada BBC News Indonesia, Rabu (04/08).

Seperti diketahui, Heriyanty, anak pengusaha Akidi Tio memberikan sumbangan sebesar Rp2 triliun secara simbolis ke Kapolda Sumatera Selatan, Eko Indra Heri untuk bantuan penanganan pandemi Covid-19.

Sumber gambar, Media/Humas PPATK

Seremoni donasi dengan biji fantastis ini disaksikan langsung Gubernur Sumsel, Herman Suara dan diliput media kawula pada 26 Juli 2021 lalu. Alhasil, seremonial tersebut viral.

Tapi uang dalam bentuk bilyet giro tersebut tak kunjung cair saat jatuh tempo depan pekan kemarin.

“Jadi kesimpulan kita, dari domestik penjabaran, secara murni, ini sudah mendekati bodong, ” tambahan Dian.

PPATK saat ini sedang melakukan analisa terpaut profiling dari Heryanti dalam dalamnya termasuk asal usul uang dalam rekening, dan usaha yang dijalankan. Buatan analisa ini akan diserahkan ke Kapolri, Listyo Sigit Prabowo.

“Kita akan selesaikan ke kepolisian, bukan hanya ke Kapolri, ini harus diketahui oleh Kapolda Sumatera Selatan untuk melihat, apa yang sesungguhnya, ” tambah Dian.

Sumber gambar, Antara Foto

Apa motif tanggungan Akidi Tio?

Sejauh tersebut Kepolisian Sumatera Selatan masih mendalami motif di balik sumbangan “mendekati bodong” Rp2 trilun.

Kepada jalan, Kabid Humas Polda Sumsel, Supriadi masih mendalami petunjuk dari Heriyanty.

Sebelumnya, sempat terjadi simpang siur mengenai penetapan status Heriyanti. Direktur Intelkam (Dirkrimum) Polda Sumsel, Ratno Kuncoro menyatakan Heriyanti telah ditetapkan jadi tersangka.

Sumber gambar, Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel

Pengusaha asal Aceh Timur ini dijerat dengan Pasal 15 UNDANG-UNDANG No. 1/1945 tentang Peraturan Hukum Pidana mengenai penyebaran berita bohong dengan kerawanan hukuman 10 tahun kurungan.

Tapi belakangan, Supriadi meralatnya dengan mengatakan Heriyanty masih berstatus saksi dan sedang dalam proses pemeriksaan.

“Belum, yang menetapkan tersangka adalah Pak Dirkrimum. Rekan-rekan cakap semua dalam proses penyidikan, Pak Dirkrimum yang punya kewenangan dan beliau mengantarkan ini masih dalam jalan pemeriksaan, ” kata Supriyadi kepada media.

Pengkaji hukum dari ICJR, Pendahuluan Sari memperingatkan agar kepolisian tidak mencari-cari pasal buat menjerat penyumbang. Ia mengutarakan, “Yang dirugikan dalam situasi ini abstrak, nggak tersedia kerugian yang jelas, materilnya seperti apa. ”

Dia juga meminta agar dalam masa-masa kritis seperti tersebut, semestinya selama proses pemeriksaan Heriyanty mendapat pendampingan adat dan mengetahui hak-haknya.

“Orang-orang yang dipanggil polisi itu nggak bisa sembarangan penjaga bisa memanggil, kemudian mampu menahan, dan segala ragam… Harus benar-benar secara resmi, nggak hanya karena woro-woro di media, seharusnya tersedia surat-surat dan prosedur, ” kata Iftitah Sari kepada BBC News Indonesia, Rabu (04/08).

Kenapa pejabat jemaah mudah terbuai janji dramatis?

Menyumbang sebesar Rp2 triliun dianggap situasi yang dramatis pada awalnya.

Akan tetapi ketika ini mendapat masalah, justru membuahkan tanya kok para pejabat publik semoga terbuai dengan hal-hal dengan sensasional.

Peneliti dari Tengah Penelitian Masyarakat dan Kebiasaan (PMB) LIPI, Ibnu Nadzir menilai sudah menjadi tradisi bagi pejabat publik dalam Indonesia untuk mudah membenarkan, dan ingin “harum namanya ke publik, ketika dia berkaitan dengan temuan, atau katakan hal-hal yang sensasional. ”

“Segala yang sifatnya sensasional itu memang kemudian, menarik banyak orang, tercatat pejabat publik, yang ngerasa bahwa mereka ikut kecipratan nama baik, citra-citra jalan yang sensasional, termasuk dalam hal ini kasusnya infak, ” kata Ibnu.

Dalam kasus lainnya Bani mencontohkan pejabat-pejabat publik dengan menempelkan fotonya dengan peraih medali emas Olimpiade ganda putri Greysia/Apriyani.

“Jadi mereka berupaya mengasosiasikan dengan sesuatu yang dianggap hebat, kuat dan seterusnya, ” katanya.

“Tradisi ini, yang saya kira para penguasa publik masih melakukan, mau melakukan by pass status, pengen mendompleng sesuatu yang sensional, ” tambah Bani.

Bagaimana mestinya pejabat umum menyikapi donasi?

Donasi atau dana hibah yang menyelundup ke dalam rekening negara, baik melalui pemerintah tengah maupun pemerintah daerah. Susunan mengenai hal ini terdapat dalam banyak regulasi, misalnya PP No. 2/2012, PP No. 48/2018, dan asing sebagainya.

Namun pada prinsipnya, donasi yang diberikan dari masyarakat kepada negara harus melibatkan otoritas keuangan.

“Jadi, setiap ada uang yang masuk ke pada pemerintah, itu ditelusuri, ” cakap ekonom Indef, Bhima Yudhistira Adhinegara kepada BBC News Indonesia, Rabu (04/08).

“Satu dari PPATK, apakah uang ini adalah uang yang legal, hasil pencurian, hasil pencucian uang atau kejahatan transnasional antar negeri, berkaitan terorisme dan lain-lain, ” lanjut Bjima.

Sesudah itu, sumber uang selalu perlu ditelusuri oleh Bank Indonesia dan Otoritas Bantuan Keuangan (OJK). Kemudian, mampu juga diperiksa melalui bank bersangkutan.

“Itu benar mudah, dalam hitungan menit, regulator atau pengawas keuangan di Indonesia itu mampu langsung telepon ke bank bersangkutan. Ini rekening korannya, ” kata Bhima.

Menurutnya, tahapan ini bisa mencegah persoalan di kemudian keadaan.

“Misal ada dengan menyumbang, tapi terkait derma korupsi. Nanti pejabat penyambut hibahnya bisa bermasalah & bisa dituntut secara patokan juga, karena menerima dana korupsi, ” kata Bhima.

Namun, tahapan ini tak dilakukan saat Kapolda Sumsel, Eko Indra Heri menyambut sumbangan sebesar Rp2 triliun.

“Proses s creening itu dengan terlewati karena senang duluan dengan Rp2 triliun, ” jelas Bhima.

Bagaimana peristiwa ini menciptakan hoaks-hoaks baru?

Peneliti dari Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), Eko Juniarto menilai dalam penanganan kasus donasi Rp2 triliun ini, komunikasi publik sejak kepolisian dilakukan secara “kurang baik”.

Hal ini menyebabkan kepercayaan publik kepada sumber berita menjadi redup.

“Jadi, gara-gara kesimpangsiuran itu malah melahirkan isu-isu baru, gosip-gosip baru, atau makin hoaks-hoaks baru lagi, ” kata Eko.

Hal dengan ditemukan Mafindo sebagai institusi pemeriksa berita bohong, ada sebaran dalam bentuk anjuran yang menargetkan keturunan dengan bukan pribumi “bikin sumbangan yang tidak benar. ”

Lebih lanjut, ia menodong agar komunikasi dari bagian kepolisian diperbaiki.

Hoaks mulai terjadi sejak Pemimpin Soekarno

Insiden ketentuan palsu yang melibatkan pejabat publik bukan pertama kali terjadi. Insiden seperti tersebut bahkan pernah terjadi sejak Indonesia merdeka.

Dalam sebesar penelitian, disebutkan kasus sewarna ini yang menjadi menghiraukan publik pertama kali dialami Presiden Soekarno.

Di era 1950an, Soekarno tahu menjamu tamu yang meminta diri sebagai Raja Idrus dan Ratu Markonah sejak Suku Anak Dalam di Lampung.

Sumber gambar, AFP

Mereka menjanjikan menolong harta untuk membantu negeri merebut Irian Barat daripada Belanda. Tapi pasangan ini kemudian diselidiki sebagai penipu.

Lalu peristiwa anak dengan bisa bicara dan mengaji dalam perut Cut Zahara Fona, perempuan asal Aceh pada 1970an.

Fenomena tersebut membuat wakil presiden saat itu Adam Malik, dan ibu negara, Tien Soeharto mengundangnya ke Istana Kepala. Belakangan, Cut Zahara Fona ketahuan memasang perekam di perutnya.

Pada 2002, gajah agama saat itu Said Agil Munawar meyakini adanya harta karun Prabu Siliwangi di Batu Tulis, Enau.

Namun, Said menghentikan penggalian dan harta karun yang konon bisa menutup utang negara itu tak ditemukan.

Selain itu, kabar air menjadi bensin pada 2008 sempat membuat ramai masyarakat.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemudian menganjurkan bantuan Rp10 miliar untuk mendirikan pabrik blue energy tersebut di Cikeas.

Belakangan, penggagasnya, Joko Suprapto ditahan, dan meminta maaf karena tak bisa mengganti air menjadi bensin.