Dinar Candy dan protes berbikini yang berbuntut pidana: Rani diperkarakan karena tubuhnya, ‘pendapatnya malah tidak diperhatikan’

dinar-candy-dan-protes-berbikini-yang-berbuntut-pidana-perempuan-diperkarakan-karena-tubuhnya-ac280c298pendapatnya-malah-tidak-diperhatikanac280c299-8

Sumber gambar, Getty Images

Langkah polisi menjerat selebritas Dinar Candy secara Undang-undang Pornografi karena berpakaian bikini saat menyampaikan penentangan, dikritik Komnas Perempuan serta pakar hukum.

Penerapan hukum seperti itu disebut bias sebab tindakan sejenis menurut Komisioner Komnas Hawa Mariana Amiruddin mungkin takkan terjadi jika yang melakukan aksi adalah laki-laki.

Bertambah jauh, perkara ini patuh Ketua YLBHI Asfinawati menunjukkan sistem hukum di Indonesia masih mendiskriminasi perempuan ataupun yang dia sebut ‘sangat patriarkal baik dari sudut norma maupun penegakan hukumnya’.

Baca juga:

Aksi Dinar Candy, pemengaruh yang selalu Disc Jokey (DJ) berbikini sambil menenteng papan protes atas kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Gawat berbuntut jerat pidana.

“Saya stres karena PPKM diperpanjang, ” demikian yang ditulis perempuan bernama asli Dinar Miswari tersebut.

Protes tersebut yang dilakukan pada Rabu (04/08) di jalanan di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

Sehari setelahnya ataupun pada Kamis (05/08) kepolisian mengumumkan penetapan Dinar sebagai tersangka dugaan tindak kejahatan pornografi. Ia disangkakan menyalahi Pasal 36 Undang-undang Cetakan 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan ancaman balasan maksimal 10 tahun penjara dan denda paling penuh Rp5 miliar.

Sumber tulisan, Jarang Foto

Komisioner Persen Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Mariana Amiruddin menilai penerapan pasal tersebut tidak tepat karena kelakuan Dinar dilakukan sebagai wujud protes.

Itu sebabnya tempat mengingatkan aparat untuk faktual dan teliti dalam menghargai sebuah kasus.

“Seandainya bukan Dinar Candy yang di situ, atau mungkin seandainya dia adalah seorang pria, saya kira mungkin orang hanya akan melihat daya protesnya soal PPKM, ” kata Mariana kepada wartawan Nurika Manan yang mengadukan untuk BBC News Indonesia, Jumat (06/08).

Yang berlaku kemudian alih-alih fokus dalam esensi protes, menurut Mariana yang dipermasalahkan justru ketelanjangan Dinar sebagai perempuan. “Persoalannya karena dia menunjukkan tubuhnya, pendapatnya malah tidak diperhatikan, lebih ke penampilannya, ” kata dia.

“Sementara ibu-ibu di Bali, atau mama-mama Papua yang bertelanjang dada dan protes kan tak masalah. Atau berdiri selalu gitu di tengah parak, bertelanjang dada, kan tidak masalah. Jadinya kan bias, ” imbuh dia.

Sumber gambar, Antara Foto

Seharusnya masalah pokok yang menghasilkan seorang perempuan melakukan kesibukan protes tersebut lah dengan mestinya jadi fokus.

Di kondisi tertekan, menurut Mariana, beberapa perempuan acap kali mengekspresikan keresahan maupun perlawanannya dengan pelbagai cara. Boleh jadi, kata dia, itu pula yang terjadi dalam kasus Dinar Candy.

Laku protes tersebut ditempuh sebab hanya itu cara yang Dinar tahu agar pendapatnya didengar.

“Kalau kita menelaah psikologi perempuan, dalam perihal histeris atau histeria, tersebut banyak sekali contoh dengan kemudian, misalnya ibu-ibu terutama yang membuka baju. Tekanan, ” ucap dia.

“Saya melihat dari kausa Dinar itu stres juga, kalau kita cek ramah dia soal PSBB serta setelahnya PPKM, karena dia kehilangan mata pencaharian kan. Dan karena dia tahunya cuma itu, maka dia melakukan itu, ” introduksi Mariana lagi.

Kalaupun bersungguh-sungguh dipermasalahkan, terlalu berlebihan bila direspons dengan pendekatan kejahatan.

Baca juga:

Apalagi mengingat rekam alur penggunaan UU Pornografi, patuh Mariana, kerap mendiskriminasi perempuan dan seringkali tak tepat diterapkan.

Ia mengucapkan, “memang dari awal UNDANG-UNDANG Pornografi akan cenderung menghukum perempuan, terutama tubuhnya. ”

Padahal dalam kira-kira kasus, seringkali justru perempuan yang dijerat Undang-undang Pornografi ini adalah korban. Misalnya, dia mencontohkan, pada peristiwa perdagangan perempuan.

“Ada penari striptis yang disewa penuh orang, waktu itu di Jepara kasusnya. Ternyata mereka juga korban perdagangan karakter dan segala macam, tapi mereka dikenakan sebagai pelaku seks, ” urai Mariana.

“Harusnya hukum mengerti kalau posisi perempuan itu bawahan, ada di bawah pola yang patriarkis. Yaitu andaikata dia menunjukkan ketelanjangannya apapun alasannya pasti orang bakal menghakimi dia, tanpa karakter mau tahu kenapa, ” ungkapnya.

Aksi telanjang dada di daerah

Aksi bertelanjang dada sebetulnya pula pernah dilakukan kelompok perempuan lain di berbagai wilayah sebagai bentuk perlawanan. Dirangkum dari pemberitaan sejumlah media massa, protes seperti itu pernah berlangsung di antaranya dalam Medan dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Sumber gambar, Jarang Foto

Pada 2007 silam di Medan, Sumatera Utara, puluhan buruh di antaranya perempuan menggelar penentangan bertelanjang dada sebagai tanda menunjukkan pemerintah yang disebut tidak malu karena leler terhadap nasib buruh. Penolakan ini buntut PHK serta kasus hukum yang menimpa buruh salah satu perusahaan properti.

Pada 2019, ikatan ibu-ibu masyakat adat di Kabupaten Toba Samosir terbuka dada dan mengadang aparat—yang membawa alat berat buat pembersihan areal, memasuki parak mereka.

Pada 2020, di Nusa Tenggara Timur, rani Besipae di Kabupaten Timor Tengah Selatan pun melaksanakan perlawanan serupa karena menegah lahan mereka digusur. Kelakuan tersebut saat itu sempat diwarnai penangkapan oleh petugas.

Ketua Yayasan Lembaga Sandaran Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengungkapkan aksi-aksi semacam tersebut menjadi salah satu bentuk perlawanan. Dan tak seharusnya disikapi dengan pemidanaan.

“Itu kan karena sudah tidak didengar sejak lama kemudian jadi itu aksinya. Siap harusnya kemudian yang dilihat isinya [isi protesnya], ” kata Asfin.

Menyuarakan juga:

Bagaimana supaya hukum tak diskriminatif terhadap perempuan?

Pendekatan pidana yang digunakan polisi untuk merespons protes perempuan menurut Asfin, menunjukkan sistem hukum dalam Indonesia masih mendiskriminasi rani. Bukan saja dari bidang aturan normatif melainkan selalu perspektif penegak hukum.

“Hukum di Indonesia memang betul patriarkal baik dari ujung normanya maupun penerapannya, penegakan hukumnya, ” terang dia.

Aksi Dinar Candy pula mengundang perbedaan pendapat di kalangan warganet. Sebagian mengecam proses hukum polisi akan tetapi beberapa lainnya mencuitkan pertolongan.

Akun @erasmus70 misalnya, menyebut proses hukum terhadap Dinar Candy diskriminatif.

Sedangkan akun lain @FerdinandHaean3 mendukung langkah polisi yang menggunakan UU Pornografi.

Tapi cuitan lain dari akun @RustamIbrahim juga punya pendapat lain. Alih-alih memproses hukum kejadian Dinar, pemilik akun Rustam Ibrahm menyarankan polisi pas menasihati dan menyelesaikan kejadian lain yang lebih istimewa.

Kembali ke Asfinawati, dia mengingatkan bahwa Indonesia menjelma salah satu negara dengan sejak 1984 ikut meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW).

Karena itu sudah saatnya pemerintah membenahi pelbagai kebijakan. Jika sulit memperbaiki dengan menyeluruh, paling tidak sekapur Asfin, hal yang bisa dilakukan adalah melakukan harmonisasi peraturan sehingga tidak mendiskriminasi perempuan.

“Ini telah hampir 40 tahun [ratifikasi], itu kan sedeng banget. Masalahnya CEDAW ini konvensi yang unik. Jika konvensi yang lain itu rata-rata menyasar hukum sekadar, tapi CEDAW tidak, ” terang Asfin.

“Karena diskriminasi terhadap perempuan itu akarnya salah satunya kultural, pula praktik maka konvensi itu memandatkan negara pihak dengan meratifikasi termasuk Indonesia buat membenahi kebiasaan dan pengamalan budaya itu, ” sekapur dia lagi menguraikan.

Baca juga:

Secara harmonisasi peraturan perundang-undangan serasi konvensi CEDAW maka ia percaya diskriminasi dalam dasar Indonesia juga akan penuh berubah.

“Termasuk Undang-undang Pornografi, itu mestinya nggak bisa ada, karena nggak serasi dengan CEDAW, ” pungkas Asfin.

Selain soal penegakan hukum yang diskriminatif, UNDANG-UNDANG Pornografi yang dipakai buat menjerat Dinar Candy taat Asfin juga sarat perkara. Salah satunya ihwal keterangan pornografi.

Karena itu sejak lama lembaganya bersama konfederasi masyarakat sipil menolak peraturan tersebut.

“Kalau kita lihat kan Undang-Undang Pornografi ini aneh, pornografi tidak dipidana untuk kepentingan kesehatan, pendidikan, olahraga, lah itu membentuk memang bukan pornografi, ” kata Asfin menjelaskan poin yang problematik dalam perundangan itu.

“Jadi selama undang-undang pornografinya masih seperti tersebut, akan jatuh korban terus. Bahkan korban dalam kejadian kekerasan seksual itu juga ada yang kena juga UU Pornografi sebagai pelaku, itu kan jadi korban dua kali, ” tambahan dia.