‘Di mana ada tambang pada situ ada penderitaan serta kerusakan lingkungan’, nelangsa masyarakat dan alam di gelung tambang

di-mana-ada-tambang-di-situ-ada-penderitaan-dan-kerusakan-lingkungan-nelangsa-warga-dan-alam-di-lingkar-tambang-18
  • Ayah Eben Lumbanrau
  • Wartawan BBC News Nusantara

nelayan dan keluarganya di Pulau Kodingareng, Makasar, Sulawesi Selatan berdemo menolak penambangan pasir laut.

Sumber gambar, Walhi Sulawesi Daksina

Dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua, ada alur konflik sosial dan keburukan lingkungan di wilayah gelung pertambangan.

“Di mana ada tambang, pada situ ada penderitaan warga. Di mana ada sumbangan, di situ ada keburukan lingkungan, tidak akan mampu berdampingan, ” kata koordinator Jaringan Tambang (JATAM) Abang Johansyah kepada wartawan BBC News Indonesia, Raja Eben Lumbanrau, Jumat (20/05).

Merah mengatakan, lingkungan “dirusak” dan masyarakat “dibungkam” paksa perlu terlaksananya komoditi prioritas dengan menjadi tulang punggung penghasilan negara itu.

Namun, pemerintah meniti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyangkal tudingan tersebut.

Baca juga:

“Siapapun yang mengatakan tidak bisa [berdampingan], hemat beta mereka tidak melihat dengan utuh, ” kata Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Ridwan Djamaluddin.

Ridwan meminta masyarakat untuk selalu melihat manfaat tambang untuk kehidupan, peran kekayaan negeri itu bagi perekonomian Nusantara dan upaya pemerintah menyelenggarakan penguatan regulasi.

“Terlalu naif jika kegiatan [pertambangan] tidak mengubah lingkungan hidup. Yang dipertahankan adalah fungsi ekologisnya, jika misalnya bukit jadi rata selama fungsi ekologisnya tidak rusak, masalahnya apa pada situ? ” kata Ridwan.

Di pekan peringatan dunia hidup, BBC News Indonesia merangkum beberapa nelangsa masyarakat lingkar tambang yang meminta haknya “direnggut” paksa sebab tambang serta dampak dunia yang terjadi.

‘Menggadaikan semua demi bertahan hidup’

(Pertambangan pasir laut kepala Makassar, Sulawesi Selatan)

Wajah Daeng Sahabu, nelayan di Pulau Kodingareng, Makasar, Sulawesi Selatan, terlihat lesu menyaksikan pertambangan pasir merusak terumbu karang tempat dia biasa mengambil ikan berantakan warga menyebut area tersebut Coppong Lompo dan Coppong Cadi.

“Ikan tenggiri dulunya dapat 10 ekor satu hari, sekarang satu sekadar sulit. Coppong itu semacam kota mati [dasar lautnya], ikan menghilang karena terumbu karangnya rusak oleh sumbangan, ” kata Sahabu kepada wartawan Darul Amri yang melaporkan untuk BBC News Indonesia di Pulau Kodingareng, Sabtu (22/05).

Berdasarkan bukti Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Selatan, kapal penambang pasir berukuran 230 meter dan beroperasi sejak Februari tahun lalu mampu mendatangkan puluhan ribu kubik ramal laut dalam sehari untuk proyek reklamasi Makassar New Port (MNP) yang diklaim akan menjadi pelabuhan termegah di wilayah Indonesia timur.

Rencana pembanguan Makassar New Port yang mengambil pasir laut dari wilayah sekitar Pulau Kodingareng, Makasar, Sulawesi Selatan.

Akibatnya, ia serta nelayan lain enggan melaut karena selalu merugi. Melabrak Sahabu yang bekerja sebagai nelayan pancing gemetar saat menceritakan perjuangannya dalam menetap hidup.

“Saya harus menggadaikan semua emas hingga perahu. Bahkan tiga bujang saya kini terancam tak bisa melanjutkan studinya, ” kata Sahabu.

Pengalaman serupa juga dialami Kenna, istri nelayan, yang langsung berutang untuk membeli kebutuhan sehari-hari karena pendapatan suami yang hanya Rp10. 000 hingga merugi setiap kala melaut.

Kenna, istri nelayan di Pulau Kodingareng, Makasar, Sulawesi Selatan, yang terus berutang untuk membeli kebutuhan sehari-hari.

Sumber gambar, Darul Amri

“Biasa pinjam beras, pinjam gula dan dibayar kalau dapat ikan. Kalau ada penambang [kapal] begitu [terguncang] jantungku, mau sekali saya ke atas [kapal], ” kata Kenna sambil menyeka air lengah.

Berdasarkan riset Walhi Sulsel akhir tahun berarakan, masyarakat di Pulau Kodingareng mengalami kerugian hingga Rp80 miliar akibat tambang ramal laut ini.

“Tambang pasir laut itu kritis bagi ekologi laut serta kehidupan sosial masyarakat pada pulau-pulau kecil yang benar miskin dan sangat bergantung pada pelestarian lautnya, ” jelas Direktur Walhi Sulawesi Selatan, Muhammad Al Menyetujui.

Selain dituduh “merusak” kehidupan nelayan di Tanah Kodingareng, dalam catatan Walhi, tambang pasir juga diklaim sebagai penyebab abrasi yang merusak 27 rumah serta fasilitas umum di garis pantai.

Pemakaman di pesisir pantai Desa Sampulungan, Kabupaten Takalar, terdampak abrasi.

Sumber gambar, Darul Amri

Seperti di pesisir pantai Desa Sampulungan, Kabupaten Takalar yang berjarak kira-kira 27 kilometer dari Tanah air Makassar.

“Abrasi itu akibat penambangan pasir karena sebelumnya tidak ada. Itu kuburan yang sudah lama tersentuh abrasi sejak tambang proses, ” kata Darwin Daeng Taba, warga Sampulungan, dengan dapur rumahnya rusak tergerus air laut.

Saat dikonfirmasi, Pelindo IV Makassar selaku pemrakarsa proyek profesional pasir untuk reklamasi megaproyek MNP menjawab singkat.

“Tamat ini, sudah tak ada lagi reklamasi dalam MNP, ” jawab Corporate Secretary PT Pelindo IV (Persero), Dwi Rahmad Toto melalui pesan singkat.

‘Batuk, muntah darah hingga membeli air’

(Pertambangan nikel – Halmahera Timur, Maluku Utara)

Di Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, pertambangan menyebabkan pencemaran lingkungan.

Sumber gambar, Jatam

Di Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, pertambangan disebut-sebut telah “memporakporandakan” kehidupan masyarakat.

Masyarakat Maba Pura, Halmahera Timur, Maluku Utara, Muh Mengupas menceritakan, polusi udara yang tercemar debu tambang menjadikan beberapa masyarakat menderita sesak nafas hingga muntah darah.

“Debu itu serupa kristal, pecahan kaca jarang yang jika masuk pernafasan akan mengiris-iris orang di dalam jika terus dihirup, ” kata Ruh.

Tidak hanya kesehatan, pertambangan juga merusak hutan dan menodai laut tempat warga membongkar-bongkar makan.

Area izin usaha tambang di Halmahera Timur, Maluku Utara.

“Akibatnya masyarakat kini harus membeli air untuk minum karena sumber air telah kotor, padahal ratusan tahun beta mendapatkan air gratis lantaran alam, ” katanya.

Saat melawan, masyarakat dihadapkan dengan kekuatan negara jadi mereka hanya bisa diam menanggung penderitaan.

“Tambang memberikan kesejahteraan, kesejahteraan yang mana? Masyarakat semakin suntuk dan miskin, ” katanya.

“Inang” Batak tinggalkan rumah dan turun ke jalan

(Pertambangan biji seng – Kabupaten Dairi, Sumatera Utara)

Ibu-ibu di Dairi, Sumatera Utara berdemonstrasi menolak rencana tambang di wilayahnya yang berpotensi merusak lingkungan.

Sumber gambar, Sekretariat Bersama Advokasi Tolak Tambang

Di depan Kantor Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, Senin (03/05), ratusan inang (ibu-ibu, dalam kode Batak) meninggalkan rumah dan ladangnya.

Mereka melayani dominasi lelaki yang kental di budaya Batak buat bergabung dengan aliansi klub sipil menuntut pemerintah segera mencabut izin perusahaan menyelenggarakan pertambangan biji seng di wilayahnya.

Baca juga:

Inang Rainim boru Purba, warga Tempat Pandiangan, dalam keterangan pers yang diterima BBC News Indonesia, mengungkapkan kegelisahannya.

“Sebagai perempuan kami betul rentan dengan potensi hasil yang akan terjadi. Tertib keberlangsungan air kami, pertanian kami dan keberlanjutan pelajaran anak-anak kami, ” kata pendahuluan Rainim, satu di jarang sekitar 350 inang-inang yang berjuang.

Dalam adat Batak, khususnya masyarakat tradisional, ibu-ibu menjadi tulang tumpuan keluarga.

Ibu-ibu dan aliansi masyarakat sipil berdemonstrasi menolak rencana tambang di depan kantor Pemkab Dairi, Sumatera Utara.

Sumber tulisan, Sekretariat Bersama Advokasi Tolak Tambang

Mereka mengurus sendi, memenuhi kebutuhan suami, mengajar anak, hingga mengurus ternak dan bertani, kata Sarah Naibaho, pendamping ibu-ibu itu dari Yayasan Diakonia Bianglala Kasih.

“Kemarahan, kegelisahan, dan kekhawatiran timbul di para ibu-ibu ini yang depan dengan hutan, tanah, minuman. Sehingga mereka bersatu serta melawan, ” kata Sarah.

Salah satu dengan paling mengkhawatirkan para ibu-ibu itu adalah pembangunan tambak limbah yang dekat dengan lahan permukiman, pertanian, serta sumber air mereka.

“Bendungan dibangun di desa rawan gempa, yaitu potongan Bahorok dan patahan Lae Renun sehingga potensi jebol sangat besar. Jika berlaku, maka limbah beracun bakal mengalir ke sungai hingga ke Aceh. Rusak semua kehidupan, ” kata Sarah.

Perjuangan ibu-ibu Dairi mendapat dukungan dari Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) yang telah mengkampanyekan isu ini dalam jejaring gereja sedunia dan para pejuang lingkungan internasional.

“HKBP memberikan topangan terhadap perjuangan 91 ribu orang warga kita di kian, dan warga kita pada tempat bendungan mau dibuat ada 284 jiwa di Desa Sopokomil, Dairi, ” kata pimpinan tertinggi atau Ephorus HKBP Robinson Butarbutar.

Robinson menegaskan, HKBP mendukung investasi dan pendirian, namun harus berpihak pada rakyat dan lingkungan hidup.

“Artinya HKBP menumpukan tambang yang merusak dunia dan masyarakat. Jangan datang nanti kita semua menyesal karena terjadi bencana istimewa, banyak yang terbunuh, sungai sampai Aceh tercemar. Tersebut akan kita sesali, ” katanya.

Area izin usaha tambang di Dairi, Sumatera Utara.

Terpaut dengan penolakan dan kewaswasan akan potensi bencana pada Dairi, Dirjen Minerba Ridwan Djamaluddin meminta masyarakat untuk tidak khawatir.

“Semua insinyur tambang mengambil pelajaran geologi dasar dan tahu barang apa itu patahan dan bagaimana hidup bersama dengan potongan, ” kata Ridwan.

Ridwan mengatakan, Indonesia berkecukupan di atas sesar ataupun patahan – total 295 patahan yang rawan terjadinya gempa bumi.

“Jangan karena kenal kata patahan morat-marit seolah-olah daerah itu suci. Ada proses tahapan melalui AMDAL, studi kelayakan dan lainnya. Kita menyikapi & mencermati faktor-faktor itu secara hati-hati, ” katanya.

Terancamnya burung endemik yang bangkit dari satu era ‘kepunahan’

(Pertambangan emas – Kepulauan Sangihe)

Burung seriwang sangihe, atau yang disebut masyarkat lokal sebagai manu' niu sempat dianggap "punah" selama seratus tahun, dan ditemukan kembali 20 tahun lalu.

Sumber gambar, Burung Indonesia

Di utara tanah Sulawesi, tepatnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe, rencana pertambangan emas disebut berpotensi menghapuskan burung endemik yang berdiri dari satu abad ‘kepunahan’ dan juga ‘menenggelamkan’ setengah wilayah pulau tersebut.

Burung itu adalah seriwang sangihe, atau yang dikenal masyarkat lokal sebagai manu’ niu. Burung ini tahu dianggap “punah” selama 100 tahun, sampai sekitar 20 tahun lalu, ketika mereka terlihat kembali di hutan Gunung Sahendaruman.

Survei Burung Indonesia tahun 2014 mengatakan, hanya terdapat 34 hingga 119 individu spesies burung ini di dunia.

Selain manu’ niu, tersedia sembilan jenis burung endemik lain yang juga terancam punah jika habitatnya Gunung Sahendaruman yang masuk dalam wilayah izin tambang dieksploitasi.

“Burung-burung ini hanya dapat dijumpai di lembah dan puncak Gunung Sahendaruman dan memiliki peran benar penting dalam keseimbangan ekosistem hutan, seperti pengontrol kuman, agen alam, penyerbuk alami dan petani hutan, ” kata Ganjar Cahyo Aprianto, peneliti dari Perhimpunan Pengekalan Burung Liar Indonesia atau dikenal dengan Burung Indonesia.

Area izin usaha tambang emas di Pulau Sangihe, Sulawesi Utara.

Perusahaan Terowongan Mas Sangihe (TMS) telah mengantongi izin lingkungan serta izin usaha produksi pertambangan emas di gunung arkais seluas lebih dari 3. 500 hektare, dari total 42. 000 hektare izin wilayah yang meliputi separuh bagian selatan Pulau Sangihe.

Juru bicara kegiatan masyarakan bernama Save Sangihe Island, Samsared Barahama, mengucapkan pertambangan emas itu selalu dapat “menenggelamkan” Pulau Sangihe.

“Dari total 70. 000 hektare pulau, 42. 000 jadi wilayah tangan, pulau kami akan tenggelam dalam kerusakan, dari hilangnya hutan sebagai sumber tirta masyarakat. Lalu tercemarnya pesisir dan tanah oleh limbah beracun yang menyebabkan hilangnya pekerjaan masyarakat (nelayan dan petani), ” kata Samsared.

Manajer Tambang PT Tambang Mas Sangihe (TMS), Bob Priyo Husodo, mempunyai pandangan berbeda terkait perlawanan warga dan potensi kebobrokan yang akan ditimbulkan kalau perusahaan beroperasi.

“Situasi dalam desa kami [lingkar tambang] aman sebenarnya, tersebut ada yang mempolitisir. Akan tetapi sudah lah, prinsipnya kami akan fokus pada pembebasan lahan, kami mendekati utama per satu [warga] untuk pembebasan tanah. Semuanya positif, dukungan klub mengalir, ” kata Bob.

‘Tambang = penderitaan + kerusakan lingkungan’

Seorang pekerja penambangan batu bara di luar Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Sumber gambar, AFP

Berdasarkan data JATAM, sekitar 44% daratan Indonesia telah diberikan untuk sekitar 8. 588 izin daya tambang.

Jumlah itu seluas 93, 36 juta hektare atau sekitar 4 kali lipat dari luas Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Akibatnya, kata koordinator JATAM Merah Johansyah, “Di mana tersedia tambang, di situ tersedia penderitaan warga. Di mana ada tambang, di situ ada kerusakan lingkungan. Tak akan pernah bisa rapat. ”

Merah menjelaskan, kegetiran masyarakat muncul karena pengelola negara telah gagal membenarkan hak masyarakat mendapatkan fakta ketika tambang beroperasi, ditambah terjadinya “kongkalikong” demi keinginan ekonomi dan politik.

Negara juga kata Abang tidak memberikan ruang veto bagi masyarakat untuk menentang tambang yang diputuskan sepihak dari atas ke kolong.

“Terjadilah konflik sebab ujung barat hingga timur Indonesia di wilayah pertambangan karena warga tidak dilibatkan, ” katanya.

Sebaliknya, ujar Merah, ketika penolakan warga terjadi, negara menggunakan aparaturnya untuk “meredam”.

“Di Sulawesi Selatan, umum yang merobek uang sogok dari perusahaan dipenjara. Pada Banyuwangi, warga yang menentang dicap PKI. Di Wadas, anak-anak muda yang menolak dicap anarko, ” katanya.

Konflik tambang pada Indonesia

Organisasi nirlaba Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mencatat 45 kasus konflik tambang sepanjang 2020 atau meningkat empat kali lipat dari tarikh sebelumnya. Sebanyak 13 di antaranya melibatkan aparat kepolisian.

Warga penolak tambang aurum PT Bumi Suksesindo (PT BSI), Banyuwangi, Jawa Timur ditetapkan sebagai tersangka pecahan setelah terjadi bentrok secara pihak perusahaan yang serupa berujung pada penganiayaan masyarakat.

Sedikitnya 13 orang di Uzur Belitung dilaporkan PT Timah ke aparat kepolisian secara tuduhan menghalang-halangai aktivitas pertambangan yang diatur dalam Kausa 162 UU Minerba.

Setidaknya 11 orang ditangkap saat menggelar aksi Hari Buruh di kawasan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) Halmahera Pusat, Maluku Utara, pada satu Mei 2020. Aksi itu berujung pembakaran warung, gardu, smelter dan salah mulia mobil. Terduga pembakar dijerat KUHPidana.

Dalam aksi itu, buruh menuntut beberapa permintaan, antara lain tolak pemutusan ikatan kerja, kembalikan izin formal untuk buruh di PT IWIP, PT IWIP harus melakukan pembatasan sosial (lockdown) selama masa pandemi Covid-19 dan bayar upah isi 100 persen, dan yang lain.

Sebanyak tiga orang nelayan yang mengabulkan aksi merobek amplop berisi uang sebagai penolakan substitusi rugi perusahaan tambang PT Boskalis dijerat dengan Bab 35 UU Mata Kekayaan. Nelayan dituduh merendahkan sembrono uang. Namun, pihak nelayan mengklaim tak tahu kalau di dalam amplop terdapat uang.

Penangkapan 11 orang yang terdiri daripada tujuh nelayan, tiga penggerak pers mahasiswa, dan mulia aktivis lingkungan dalam lagak penolakan tambang PT Boskalis di Makassar. Seorang pengikut aksi diduga dianiaya petugas dengan tuduhan meledakkan bom molotov.

Sebanyak 12 orang peserta aksi penolakan terhadap PT Virtue Dragon dijerat Pasal 170 KUHP tentang tindakan pengrusakan & sejumlah pasal lainnya oleh Polda Sulawesi Tenggara. Laku damai berujung rusuh dalam kawasan industri Morosi, Konawe, Sulawesi Tenggara.

Berdasarkan catatan akhir tahun 2020 JATAM, terjadi 45 konflik pertambangan, yaitu 22 kasus pencemaran dan pelarutan lingkungan, 13 kasus perampasan lahan, delapan kasus kriminalisasi warga yang menolak tambang (korban kriminalisasi 69 orang), dan dua kasus pemutusan hubungan kerja.

Jumlah itu meningkat dibandingkan tarikh 2019 dengan 11 permusuhan. Sehingga, total konflik terowongan yang muncul di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo sejak 2014 adalah 116 kasus.

Lantas barang apa solusinya? Sederhana, kata Abang, yaitu moratorium perizinan dan melakukan evaluasi atas izin yang telah diberikan.

Dirjen Minerba: Lihat pertambangan secara utuh

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin.

Sumber tulisan, Kemenko Kemaritiman dan Investasi

Dirjen Minerba, Ridwan Djamaluddin, meminta masyarakat untuk tahu pertambangan secara utuh, tidak hanya dari sisi negatif yang ditimbulkan namun juga manfaatnya.

“Tahu tak, hampir semua barang yang kita pegang berasal lantaran tambang. Dari telepon, jinjing, mobil, pesawat, dan lainnya. Jadi yang mengatakan tak bisa [berdampingan], hemat saya mereka harus melihat secara utuh, ” kata Ridwan.

Ridwan pun menengkari jika kegiatan pertambangan tidak memperhatikan kepentingan lingkungan serta masyarakat.

“Bumi kita ini cuma satu, mau pecinta lingkungan, mau ahli geologi seperti saya tumbuh di bumi yang pas, pastilah kita ingin memelihara bumi ini baik-baik, ” kata Ridwan.

Menurutnya akan terlalu naif buat berharap agar pertambangan tak mengubah lingkungan.

“Yang kita pertahankan itu kegiatan ekologisnya, selama tidak hancur masalahnya apa? Jangan sampai karena adanya patahan serupa di Dairi atau pulau kecil di Sangihe, kita jadi tidak bisa memakai kekayaan yang ada, ” katanya.

Pemerintah, sirih Ridwan, terus melakukan perubahan dengan membuat regulasi yang berpihak pada lingkungan, & melakukan pembenahan terhadap pertambangan tanpa izin.

“Bahkan mampu dikenakan pidana jika [perusahaan tambang] tidak melaksanakan sesuai ketentuan, ” katanya.