Daya Omnibus Law: Dokumen final UU Cipta Kerja belum bisa diakses publik, pakar khawatirkan ‘masuknya bab selundupan’

Daya Omnibus Law: Dokumen final UU Cipta Kerja belum bisa diakses publik, pakar khawatirkan 'masuknya bab selundupan'

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah didesak segera menelungkupkan kepada publik dokumen final Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dengan telah disahkan pada Rapat Parpipurna hari Senin (05/10).

Seorang pakar hukum tata negara menyuarakan sesuai aturan, dokumen itu tetap dibuka ke masyarakat begitu disetujui.

Jika tidak, maka dikhawatirkan masuknya “pasal-pasal selundupan” dalam undang-undang tersebut.

Menyambut desakan itu, beberapa anggota Awak Legislatif dan seorang wakil kepala DPR saling melempar tanggung berat.

Sementara itu, hingga Minggu (11/10) malam pemerintah belum mengeluarkan pemberitahuan tentang akses terhadap naskah undang-undang.

Para Hukum Tata Negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Zainal Arifin Mochtar, mempertanyakan keseriusan DPR dan pemerintah dalam menyusun & membuat Undang-Undang Cipta Kerja.

Pokok sepekan setelah disahkan dalam Kerap Paripurna, Senin (05/10), masyarakat belum mendapatkan dokumen undang-undang tersebut.

Padahal jika merujuk pada Undang-Undang tentang Pendirian Peraturan Perundang-Undangan dan Tata Sopan DPR, salinan dokumen akhir dengan telah disetujui harus diterima oleh setiap anggota dewan tanpa kecuali dan langsung bisa diakses sebab publik.

“Harusnya di tahapan persetujuan, sudah selesai itu barang. Tidak dapat diutak-atik, tidak boleh diapa-apain lagi. Ini kan enggak. Malah lebih konyol, kita tidak tahu di mana drafnya itu. Padahal dalam undang-undang diwajibkan [adanya] transparansi, ” ujar Zainal Arifin Mochtar kepada Quin Pasaribu yang mengadukan untuk BBC News Indonesia, Minggu (11/10).

Dia menjelaskan, keterbukaan dan kesenangan masyarakat mendapatkan dokumen sangat penting karena bisa menjadi alat kontrol jika terjadi perubahan atas daya undang-undang.

“Siapa yang bisa dominasi jika ada perubahan atau kudeta redaksional? ” kata Zainal.

Ia khawatir semakin lama dokumen itu di lengah DPR akan terulang kembali urusan masuknya “pasal selundupan”.

Ketakutannya tersebut merujuk pada tiga kasus, yaitu adanya pasal tentang kretek dalam draf Rancangan Undang-Undang Kebudayaan di tahun 2015.

Kemudian adanya penambahan jumlah pasal dalam Undang-Undang tentang Penyelenggaran Pemilu pada tahun 2007.

Morat-marit perubahan ketentuan dalam pasal dengan mengatur usia pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2019.

“Kasus Undang-Undang Pemilu, temuan LSM CETRO total pasal yang disetujui 315, masa keluar jadi 320 pasal. Tersedia tambahan lima pasal. ”

“Di UU KPK yang baru, ada bab tentang usia pimpinan KPK minimal 50 tahun. Nah, di arah huruf tertulis 40, tapi di angka tertulis 50. Kita debat waktu itu. Setneg dan DPR berbeda-beda alasannya. ”

“Jadi kenapa istimewa ada draf akhir? Supaya tak ada kudeta redaksional, ” katanya mempertegas.

Dalam pengamatannya pula, insiden “pasal selundupan” selalu terjadi pada peraturan kontroversial. Selebihnya, salinan dokumen tetap diberikan ketika diputuskan dalam Kerap Paripurna.

Sebab itulah, ia mendesak DPR dan pemerintah membuka dokumen akhir Peraturan Cipta Kerja kepada publik. Pokok tahapan berikutnya yakni penyerahan undang-undang kepada presiden untuk di-undangkan, hanya urusan administratif semata.

Sehingga alasan DPR yang mengatakan masih memperbaiki kecacatan ketik atau redaksional, tidak mampu diterima.

Anggota Baleg: ‘DPR sudah melanggar aturan’

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari fraksi Partai Keseimbangan Sejahtera, Bukhori Yusuf, mengaku tidak bisa memastikan kapan dokumen final Undang-Undang Cipta Kerja bisa diakses publik.

Sebab hingga Minggu (11/10) malam, ia belum mendapat informasi jelas tentang naskah akan dibagikan kepada tiap-tiap anggota dewan.

Sebagai bagian Panitia Kerja (Panja) RUU Membentuk Kerja, Bukhori mengatakan semestinya jiplakan undang-undang itu sudah di tangan anggota begitu disetujui dalam kerap persetujuan tingkat I.

Karena di dalam rapat itulah, seluruh anggota bagian menyatakan pendapatnya dan ditandatangani sebab tiap-tiap anggota yang hadir buat selanjutnya dibawa ke Rapat Lengkap DPR.

“Atas dasar naskah itu (dalam rapat persetujuan tingkat I) dibawa ke paripurna. Apabila terjadi modifikasi di paripurna baru akan ada perbaikan, ” imbuh Bukhori kepada BBC News Indonesia, Minggu (11/10).

“Karena itu diakui atau tidak, tersinggung atau tidak tersinggung yang jelas sudah melanggar aturan, ” sambungnya.

Bukhori membicarakan ada kemungkinan tim ahli DPR masih memperbaiki redaksional undang-undang dengan berjumlah hampir 1. 000 kaca itu.

“Ini kan bukan perkara yang sedikit, tapi meliputi ribuan halaman dan ribuan pasal anak. Makanya kita ingatkan sejak pokok, supaya lebih hati-hati dan tak tergesa-gesa. ”

Sebelumnya, Ketua Baleg DPR, Supratman Andi Agtas menjanjikan rencana itu dapat diakses pada pangkal pekan depan atau Senin (12/10).

Tapi saat BBC Indonesia bertanya kepada Wakil Ketua Baleg DPR, Ahmad Baidhowi, ia enggan berkomentar dan melempar ke pimpinan DPR. Sementara itu, Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin menyerahkan persoalan ini ke Badan Legislasi.

“Itu porsi mereka yang di Baleg, ” kata pendahuluan Aziz Syamsuddin kepada BBC melalaikan pesan singkat, Minggu (11/10).

Sementara Tukang Bicara Presiden Joko Widodo, Fadjroel Rahman juga tidak berkomentar banyak.

“Silakan ke Setjen DPR, ” katanya.

‘Publik harus bisa mengakses UNDANG-UNDANG Cipta Kerja karena mengatur kemauan hidup orang banyak’

Kendati salinan simpulan belum diperoleh, draf Undang-Undang Membentuk Kerja tertanggal 5 Oktober 2020 yang berjumlah 905 halaman sudah beredar di masyarakat. Hanya saja, dokumen itu disebut beberapa bagian Baleg DPR bukanlah versi final.

Kepala Joko Widodo dan sejumlah gajah kemudian menyebut pasal-pasal yang beredar di media sosial sebagai hoaks.

Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP), Cecep Suryadi, mengatakan dokumen akhir Peraturan Cipta Kerja harus dibuka kepada publik karena aturan di dalamnya menyangkut hajat hidup massa.

“Jelas sangat penting diakses publik, karena undang-undang itu mengatur hajat tumbuh orang banyak. Ada terkait secara sistem tenaga kerja, kontrak, sehingga kementerian harus membuka ruang-ruang permufakatan ke masyarakat luas, ” perkataan Cecep Suryadi kepada BBC News Indonesia.

“Agar masyarakat benar-benar mengetahui apa substansi yang di kandung pada undang-undang itu. ”

Ia juga membaca, partisipasi masyarakat dalam pembentukan sejenis undang-undang diperlukan agar tidak membuat kecurigaan. Terlebih, katanya, menghindari keterangan yang simpang-siur.

Undang-Undang Omnibus Law Membangun Kerja berisi 11 klaster dengan menggabungkan 79 undang-undang yang pada dalamnya menyangkut aturan tentang ketenagakerjaan, penyederhaan perizinan, persyaratan investasi, tenggat administrasi pemerintahan.

Undang-Undang ini pula mendapat penolakan dari buruh, akademisi, dan pegiat lingkungan karena dianggap merugikan pekerja dan merusak dunia demi investasi.

Penilaian ini ditolak para pejabat pemerintah.