Covid-19: Salat Jumat dan new wajar ‘Tak diizinkan salat tanpa masker’ hingga ‘rasa silaturahmi terasa pudar’

Covid-19: Salat Jumat dan new wajar 'Tak diizinkan salat tanpa masker' hingga 'rasa silaturahmi terasa pudar'

Protokol ‘new normal’ salat Jumat sudah dilaksanakan di sejumlah masjid (05/06) di Indonesia, namun pakar epidemiologi memperingatkan potensi penularan Covid-19 masih tetap ada.

Sejumlah masjid di negeri mulai mengizinkan kegiatan salat Jumat dengan protokol mencegah penularan Covid-19, sesuai arahan MUI.

Namun, menurut pakar epidemiologi, risiko penularan Covid-19 melalui kegiatan ibadah berjemaah tetap ada, maka pengawasan ketat protokol kesehatan harus dikerjakan.

Di Bekasi, Jawa Barat, Imang Maulana, 42, mutakhir kembali salat Jumat (05/06) buat pertama kalinya sejak bulan Maret.

Ia melangsungkan salat di Masjid As Syuhada, Bekasi, bersamaan dengan puluhan orang lainnya.

Salat kali ini berbeda, kata Imang, karena setiap jemaah diberi jangka sekitar 80 cm dan masing-masing mengenakan masker.

Dia mengatakan tak merasa khawatir beribadah berjamaah.

“Nggak (khawatir), sudah biasa saja. Membangun di masjid kita nggak tersedia salam-salaman atau jabat tangan seperti biasanya, ” kata Imang pada wartawan BBC News Indonesia Callistasia Wijaya.

Biasanya, kata Imang, khotbah di masjid itu berlangsung sekitar 40 menit, tapi pada salat Jumat (05/06), khotbah lebih singkat dan ibadah salat Jumat berlangsung selama 30 menit saja.

Walaupun begitu, Imang mengatakan protokol dengan ada tidak terlalu nyaman untuk para jamaah.

“Di samping tidak sesuai secara ajaran yang disunahkan nabi, perbedaan silaturahminya juga seolah pudar, ” katanya.

Sebanyak masjid di ‘Zona hitam’ terapkan protokol Covid-19

Surabaya dijuluki sebagai “zona hitam” oleh warganet lantaran warna zona kota itu dalam peta penyebaran kasus Covid-19 terlihat paling gelap.

Pelaksanaan ibadah salat Jumat di beberapa masjid di kota itu sudah menerapkan protokol kesehatan COVID-19, berdasarkan pantauan Roni Fauzan, wartawan di Surabaya untuk BBC News Indonesia.

Kaum masjid ada yang memilih untuk tidak menyelenggarakan aktivitas salat Jumat berjamaah.

Lupa satunya adalah Masjid Rahmat dalam Jalan Kembang Kuning, Surabaya. Tengah di Masjid Al Mujahidin di Jalan Dukuh Kupang, Surabaya, tetap melaksanakan ibadah Jumat.

Meski masih ditemukan beberapa orang tidak mengenakan masker, jemaah tampak tertib duduk dan melakukan doa dengan mengikuti tanda shaf pada lantai masjid, yang sudah diberi tanda titik hitam oleh pengurus masjid.

Bukti titik hitam tersebut masing-masing bentrok kurang lebih satu meter. Di pintu masjid pun tersedia minuman dan sabun untuk cuci lengah. Penerapan protokol kesehatan juga tampak di masjid At Tauhid di perumahan Pondok Benowo Indah, Surabaya.

Sutadji, salah seorang jemaah masjid mengatakan setiap salat Jumat, masjid setempat mewajibkan publik mengikuti protokol kesehatan antara lain mengenakan masker dan menjaga langkah aman dalam shaf salat.

“Kita diwajibkan memakai masker. Kalau nggak pakai masker kita nggak boleh ikut salat Jumat berjamaah. Kemudian setiap kesempatan masuk diukur suhu tubuh, ” ungkap Sutadji.

J e maa h salat Jumat berkurang dalam Solo

Di Solo, seperti dilaporkan Fajar Sodiq untuk BBC News Indonesia, beberapa masjid juga sudah menerapkan adat kesehatan.

Masjid Al Wustho misalnya, yang terakhir mengadakan salat Jumat (05/06) sejak Pemerintah Kota Solo menetapkan perkara luar biasa (KLB) Covid-19 13 Maret 2020 lalu.

Carik Takmir Masjid Al Wustho Mangkunegaran, Purwanto beralasan masjid itu menyelenggarakan salat Jumat untuk memfasilitasi awak sekitar yang ingin melakukan doa Jumat.

“Satu petak rumah ada beberapa suku, kalau salat di rumah tidak mungkin. Kalau tidak ditampung pada sini malah nanti tidak doa karena ini untuk warga di sekitar sini, ” ucapnya.

Ia pun mengatakan dengan pemberlakuan protokol kesehatan para jemaah doa Jumat tidak takut dan bahkan merasan nyaman.

Namun adanya penerapan jarak mengiringi jemaah menyebabkan jumlah jemaah salat menjadi terbatas.

“Hari biasa kalau membludak sampai selasar sana… sekitar seribuan (jamaah) lebih. Tapi kini hanya paling kira-kira 300 jamaah, ” katanya.

‘Tetap ada risiko penularan’

Riris Andono Ahmad, ahli epidemiologi dari Universitas Gadjah Mada, mengatakan protokol jaga langkah di masjid akan mengurangi relasi antara jemaah.

“Tapi kan masuh jauh bertambah tinggi interaksinya dibandingkan kalau doa di rumah, ” ujarnya.

Hal itu membuat risiko penularan di masjid tetap ada, ujarnya.

“Masalahnya kita tidak bisa pastikan kontak tidak terjadi, hal yang hendak meningkatkan risiko penularan. ”

Dari sisi kesehatan tubuh, Riris mengatakan ketika masyarakat bisa menghindari keramaian, sebaiknya mereka tentu menghindari keramaian.

Namun, mengingat telah banyaknya masjid yang menyelenggarakan salat Jumat, Riris mengatakan adat jaga jarak di masjid harus diterapkan dengan secara konsisten.

“Kecenderungan kita patuh pada awal-awal, lalu semakin periode semakin sloppy (ceroboh). Lama-lama menyebabkan gigi lebih mudah terjadi, ” katanya.

Ia mengutarakan mekanisme hukuman juga perlu diterapkan bagi mereka yang melakukan pelanggaran saat beribadah.

Selain itu, surveilans perlu diperkuat agar bisa dilakukan deteksi dini jika terjadi kasus Covid-19 di suatu tempat, tambahnya.

Apa arahan MUI?

Umat Islam di sebanyak wilayah Indonesia mulai menggelar salat Jumat seiring dilonggarkannya pembatasan baik dan transisi menuju normal hangat. Seperti apa pedoman salat Jumat yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Masjid Indonesia?

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam fatwanya yang dikeluarkan dalam Kamis (04/06) telah mengeluarkan patokan penyelenggaraan salat Jumat untuk mencegah penularan Covid-19.

Masukan ini dikeluarkan setelah dimulainya implementasi kebijakan pelonggaran aktivitas sosial serta transisi menuju normal baru dalam sejumlah kawasan, di tengah keterangan bahwa wabah itu belum sungguh-sungguh hilang.

MUI menyingkirkan fatwa terkait pedoman salat Jumat juga dilatari berbagai pertanyaan daripada masyarakat tentang hukum pelaksanaan salat Jumat terkait protokol kesehatan.

Beberapa pertanyaan yang mengemuka, demikian MUI dalam pertimbangan fatwanya, antara lain tentang perenggangan jajar serta tata cara pelaksanaan salat Jumat mengenai pengurangan daya kedudukan.

Dalam fatwanya, MUI membuktikan perenggangan saf saat salat Jumat dibolehkan, karena disadari untuk menghalangi penularan wabah covid-19.

Salat Jumat dengan bergelombang?

Mengenai usulan agar salat Jumat digelar secara bergelombang, MUI menyatakan “pada dasarnya salat Jumat hanya bisa diselenggarakan satu kali di utama masjid pada satu kawasan”.

Apabila jamaah salat Jumat tidak tertampung karena keharusan langkah, maka salat Jumat “boleh diselenggarakan berbilang” dengan menyelenggarakan salat jumat di tempat lainnya.

Dan apabila ternyata masjid atau tempat lain masih tidak bisa menampung jamaah salat Jumat dan/atau tidak ada tempat lain untuk pelaksanaan salat Jumat, maka sidang Komisi Fatwa MUI berbeda pendapat.

“Pendapat pertama, jamaah haji boleh menyelenggarakan salat Jumat di masjid atau tempat lain dengan telah melaksanakan salat Jumat dengan model shift, dan pelaksanaa doa Jumat dengan model shift hukumnya sah, ” demikian fatwa MUI.

“Pendapat kedua, himpunan melaksanakan salat zuhur, baik dengan sendiri maupun berjamaah, dan pengoperasian salat Jumat dengan model shift hukumnya tidak sah, ” tambahan MUI dalam fatwanya.

Kepada perbedaan ini, MUI menyatakan bahwa jemaah dapat memilih salah-satu di antara dua pendapat, “dengan mengingat keadaan dan kemaslahatan di provinsi masing-masing. ”

Tetap patuhi protokol Covid-19

Di dalam arah lain fatwanya, MUI membolehkan publik salat Jumat untuk mengenakan kedok.

Lebih lanjut MUI merekomendasikan agar jemaah mematuhi aturan kesehatan, seperti mengenakan masker, wudu dari rumah, membawa sajadah sendiri dan jaga jarak aman.

Masjid juga diminta untuk mendukung imam salat Jumat memperpendek khutbah salat dan memilh bacaan surat al-Quran yang pendek saat salat.

Adapun himpunan yang sakit dianjurkan salat pada rumah masing-masing.

Tabiat Dewan Masjid Indonesia (DMI) tentang ‘salat Jumat dua shift’

Sebelumnya, Kepala Umum Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia (DMI), Jusuf Kalla sudah mengeluarkan surat edaran panduan beribadah di masjid selama pandemi Covid-19, di antaranya mengatur kaidah doa Jumat.

“Kita menyarankan untuk salat Jumat dua kala, dua shift , ” kata Jusuf Kalla kepada media di Jakarta, Selasa (2/06).

Anjuran itu, patuh Kalla, untuk mencegah terjadinya kepadatan jamaah salat Jumat.

Dengan menggunakan cara besar shift atau lebih, menurutnya, bakal mengurangi jamaah yang membludak era salat Jumat.

Menurutnya, patokan itu sesuai fatwa MUI DKI tahun 2001 tentang hukum melaksanakan salat jumat dua kali pada satu tempat karena keterbatasan kapasitas.

Dalam masukan tersebut, kata Kalla dalam penjelasan tertulisnya, apabila memungkinkan salat jumat hanya dilaksanakan satu kali pada satu masjid di setiap tanah air atau desa.

DMI, menurutnya, menyerukan agar pengelola langgar untuk mengurangi kapasitas jemaah langgar hingga 44% dan berjarak sedikitnya satu meter.

Panduan kegiatan di rumah ibadah versi Kemenag

Sebelumnya, akhir Mei lalu, Menteri Keyakinan Fachrul Razi mengeluarkan Surat Edaran (SE) No. 15 tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keyakinan di Rumah Ibadah Dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 di masa pandemi.

Ia berharap penerapan panduan itu dapat meningkatkan spiritualitas umat taat dalam menghadapi Covid-19.

“Rumah ibadah harus menjadi mencontoh terbaik pencegahan persebaran Covid-19, ” katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (30/05).

Pemerintah pun mengatur kegiatan keagamaan tak berdasarkan status zona yang berlaku di suatu daerah. Berarti, pelaksanaan kegiatan keagamaan tetap dibolehkan di pelbagai zona, selama dalam lingkungan tersebut tidak terdapat peristiwa Covid-19.

“Meskipun wilayah berstatus zona kuning, namun bila di lingkungan rumah ibadah tersebut terdapat kasus penularan Covid-19, oleh sebab itu rumah ibadah dimaksud tidak dibenarkan menyelenggarakan ibadah berjamaah atau kolektif, ” kata Fachrul.

Berdasarkan surat edaran tersebut, vila ibadah wajib mengantongi Surat Ibadah Aman Covid dari ketua gabungan tugas dari tingkat provinsi tenggat kecamatan.

“Surat bukti akan dicabut bila dalam perkembangannya timbul kasus penularan di dunia rumah ibadah tersebut atau terlihat ketidaktaatan terhadap protokol yang sudah ditetapkan, ” kata Fachrul.

Sejumlah ketentuan yang menjadi protokol kesehatan Covid-19 di vila ibadah antara lain:

  • Keberadaan petugas untuk menyoroti penerapan protokol kesehatan
  • Pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area rumah ibadah.
  • Penyediaan fasilitas sabun cuci tangan atau penyanitasi tangan di pintu masuk
  • Penyediaan alat pengecek suhu badan di pintu masuk
  • Pengaturan pembatasan tenggang dengan tanda khusus minimal satu meter.
  • Penerapan protokol kesehatan secara khusus bagi jemaah dari luar dunia rumah ibadah.

Selain itu, surat edaran selalu mengatur masyarakat harus sehat jika ingin ikut kegiatan keagamaan secara kolektif.

Tercatat, masyarakat harus yakin rumah ibadah sudah mengantongi surat izin, memakai masker, mencuci tangan, menghindari kontak fisik seperti bersalaman, dan mengelola jarak minimal satu meter.