Covid-19: Penutupan pengadilan di berbagai daerah dikhawatirkan berbuntut penumpukan kasus, persidangan virtual ‘memberatkan’ pencari keadilan

Covid-19: Penutupan pengadilan di berbagai daerah dikhawatirkan berbuntut penumpukan kasus, persidangan virtual 'memberatkan' pencari keadilan

Penutupan sebesar pengadilan di berbagai daerah menyusul temuan Covid-19 pada hakim dan pegawai disebut Komisi Yudisial bahan berdampak pada penumpukan kasus.

Tengah Perhimpunan Advokasi Indonesia mengatakan, persidangan virtual terhadap semua perkara bagaikan yang diatur dalam Surat Informasi Mahkamah Agung memberatkan para pencari keadilan kasus pidana.

Sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di dunia peradilan, Mahkamah Agung mengeluarkan tulisan edaran yang mewajibkan pengadilan mewujudkan persidangan secara virtual atau telekonferensi.

Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Abdullah, menjelaskan persidangan secara elektronik dimungkinkan terhadap seluruh perkara.

“Kalau semua (perkara) bisa (elektronik) kenapa tidak. Kan bisa meringankan sehingga peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan bisa terwujud, ” ujar Abdullah kepada BBC News Indonesia, Rabu (19/08).

Akan tetapi khusus untuk perkara yang terdakwanya sedang ditahan dan masa penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi selama masa pencegahan penyebaran Covid-19, Majelis hukum Agung memberi keluasaan untuk menerapkan persidangan langsung.

“Jadi batasannya bersandar pertimbangan hakim. Kalau hakim memandang bisa dilakukan manual ya manual. ”

Masih dibolehkannya persidangan langsung berpengaruh pada penyebaran Covid-19 di kalangan hakim dan staf pengadilan.

Dalam Denpasar, Pengadilan Negeri ditutup selama 14 hari karena tiga hakim dan dua pegawai dinyatakan membangun terpapar virus corona.

Penumpukan urusan

Sejenis pula di Surabaya, Jawa Timur, Pengadilan Agama ditutup sementara, kausa tujuh hakim dan 27 pegawai positif Covid-19.

Kemudian di Sulawesi Selatan, Pengadilan Negeri Parepare menguncup layanan setelah tiga pegawai terkonfirmasi positif virus corona.

Komisioner Komisi Yudisial, Aidul Fitriciada Azhari, mengaku khawatir penyudahan sejumlah pengadilan di berbagai wilayah akan menimbulkan penumpukan perkara.

Makin dalam surat edaran itu, perkara dengan terdakwa yang secara kaidah penahanannya masih dapat diperpanjang supaya ditunda sampai dengan berakhirnya kala pencegahan penyebaran Covid-19.

“Akan terjadi penumpukan perkara karena keterlambatan penanganan. Karena kasus tidak berkurang, ” katanya.

“Dan itu pasti menyulitkan meja hijau negeri sebab ada sumbatan-sumbatan terbatas yang akan memperlambat proses persidangan perkara. ”

Sejauh ini, kata Abdullah, Mahkamah Agung belum menerima rincian berapa banyak pengadilan yang ditutup sementara karena penularan Covid-19.

Akan tetapi sesuai Surat Edaran Mahkamah Mulia yang diterbitkan Maret silam, pemimpin pengadilan harus melapor jika terpapar Covid-19 dan menutup layanan persidangan.

“Kalau sesuai surat edaran, kudu melapor ke MA tapi agak-agak tertahan di Pengadilan Tinggi, ” imbuh Abdullah.

Persidangan virtual menyulitkan

Karena kondisi yang memaksa pula, Abdullah mengakui fasilitas untuk persidangan maya di sejumlah daerah jauh daripada sempurna.

“Fasilitas persidangan di lapas, rutan, kantor kejaksaan itu kan tidak didesain dari awal untuk persidangan sehingga fasilitas sidang seadanya. ”

Hal tersebut dibenarkan Sekjen Dewan Perhimpunan Permufakatan Indonesia (Peradi), Sugeng Teguh Santoso. Kata dia, kendala utama persidangan virtual sinyal internet yang terhenti.

Ini karena pemeriksaan terhadap tersangka maupun saksi dilakukan di tempat berbeda. Untuk terdakwa dilakukan daripada rumah tahanan (rutan) dan bukti di kantor kejaksaan.

“Ini pengganggu karena sidang daring terhambat petunjuk. Jadi ada dialog-dialog yang tak bisa ditangkap, mis-komunikasi, tidak sempurna, ” ucap Sugeng Teguh.

“Pemeriksaan saksi-saksi jadi tidak leluasa secara detail dan cermat. Kita bertanya ke saksi untuk menggali fakta materil, kadang sinyal (mati). & saksi juga bisa saja dipengaruhi jaksa atau dalam keadaan tidak bebas. Kalau di depan ketua kan kondisi psikologis tidak mampu bohong, ” sambungnya.

Memberatkan terdakwa kejadian pidana

Bagi Sugeng Teguh persidangan virtual juga merugikan terdakwa kasus kejahatan.

Sebab, kebutuhan pengacara untuk mengamati bukti-bukti terhambat dan hakim menjadi tidak cermat lagi memeriksa kejadian tersebut.

“Misalnya ada keharusan memeriksa barang bukti berupa sabu. Sabu itu kan seperti butiran & mirip gula. Nah kalau tidak dilihat langsung tidak bisa memisahkan. Kemudian kepastian barang bukti, warna, ukuran, apakah ada noda belang darah atau yang lain tersebut harus dibuktikan. ”

“Mereka (terdakwa urusan pidana) karena dalam sidang sudah dianggap salah. Hakim pun tak cermat lagi memeriksa. ”

Karena itulah, ia menyarankan Mahkamah Agung agar melangsungkan persidangan “kombinasi” untuk kasus-kasus pidana. Yaitu dilakukan secara virtual & langsung.

“Usul kami tetap digelar secara protokol yang ketat, sehari pra sidang swap tes atau rapid tes. Biaya ditanggung negara dan ruang sidang dibuat sekat yang transparan. ”

Menjawab usulan itu Besar Biro Hukum dan Humas Majelis hukum Agung, Abdullah, mengatakan akan mempertimbangkan. Tapi juga harus memperhatikan daya penularan baru di lingkungan meja hijau.

“Karena intinya yang utama itu membentuk keselamatan. ”