Covid-19: Penegakan disiplin protokol libatkan TNI ‘tidak selesaikan masalah’ selama fakta pandemi ‘tidak disampaikan dengan jujur’

Covid-19: Penegakan disiplin protokol libatkan TNI 'tidak selesaikan masalah' selama fakta pandemi 'tidak disampaikan dengan jujur'

Pelibatan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanganan dan mendisiplinkan awak di masa pandemi covid-19 dipertanyakan oleh seorang pakar kesehatan asosiasi.

Kebijakan pemerintah melibatkan negara TNI dianggap tidak akan mengakhiri masalah kepatuhan masyarakat terhadap adat kesehatan, kata ahli penyakit menular.

Kasus di Aceh Barat masa sejumlah tentara dilaporkan mendatangi suatu rumah karena penghuninya menolak untuk diisolasi, dikhawatirkan akan memunculkan gesekan di masyarakat.

Namun pihak Istana Kepresidenan mengatakan pelibatan tentara pasti dibutuhkan, karena pandemi covid-19 sudah masuk kategori bencana nasional.

Tengah, TNI mengklaim para prajurit dengan sedang berpatroli di tempat-tempat terbuka akan berlaku humanis, santun, dan edukatif.

Sejumlah laporan menyebutkan sejumlah anggota TNI mendatangi sebuah panti di gampong Gunong Kleng, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, awal Agustus lalu.

Rumah tersebut didatangi lantaran empat orang penghuninya, dengan datang dari Jakarta dan diketahui positif covid-19, menolak diisolasi sebab petugas kesehatan.

Juru bicara Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, Amril Nuthihar, mengakui adanya insiden tersebut. Dia mengatakan, pelibatan tentara terpaksa diambil karena keluarga dianggap tidak kooperatif.

“Pihak konglomerasi tugas sudah melakukan berbagai cara misalnya merayu tapi masih belum (mau diisolasi) juga.

“Kita tidak maksud mengepung, tapi memberi petunjuk bahwa kita harus mendata kluster mana covid-19 yang menyebar. Pokok di Aceh Barat belum tersedia kasus, ” ujar Amril Nuthihar kepada BBC lewat sambungan telepon, Senin (10/08).

Setelah empat tanda terjadi perdebatan, pihak keluarga alhasil bersedia diisolasi.

Amril menjelaskan keterlibatan TNI dalam penanganan penyebaran covid-19 sudah termuat dalam Surat Kesimpulan Percepatan Penanganan Virus Corona.

Di struktur Gugus Tugas penanganan pandemi itu, bupati sebagai ketua dan Komandan Distrik Militer atau Dandim sebagai wakilnya.

Salah satu kesibukan bersama tentara di kabupatennya, sekapur Amril, berpatroli ke area perbelanjaan bersama petugas kecamatan. Ia mengklaim, dengan mengajak tentara warga menjelma lebih patuh pada protokol kesehatan.

“Orang kalau lihat pakai baju loreng pasti mau (patuh), akan tetapi kalau pakai baju biasa jelas tidak mau dengar, ” tukasnya.

Mengapa pelibatan TNI dipertanyakan spesialis kesehatan?

Hanya saja pelibatan prajurit seperti yang terjadi di Kabupaten Aceh Barat disesalkan Pakar Epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia, Pandu Riono.

Kata dia, petugas dari gugus tugas sepatutnya menggandeng pemuka agama atau aktivis masyarakat setempat ketimbang tentara kala mengalami kendala.

“Ya tidak menetapkan dikepung, harus ada pihak-pihak boleh itu pemuka masyarakat yang bisa memberitahu dan itu cuma isolasi. Kalau mau isolasi di sendi tidak apa-apa, ” ujar Membuktikan Riono kepada BBC News Indonesia, Senin (10/08).

“Kan mereka bukan penjahat juga, ” sambung Pandu.

Dia juga menilai pelibatan TNI tidak hendak menyelesaikan masalah mengenai kepatuhan asosiasi terhadap protokol kesehatan. Sebab ketidaktahuan publik turut, menurutnya, disumbang oleh sikap pemerintah yang belum mengedukasi masyarakat dengan tepat.

“Selama pandemi ini kan banyak informasi tidak akurat, baik disampaikan pemerintah. Tersebut yang membuat masyarakat percaya yang mana? ”

“Kalau kalau mau mendisiplinkan jangan libatkan tentara, tapi dengan lebih tepat adalah orang-orang dengan berpengaruh seperti tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat. Biarkan itu menyampaikan dengan bahasa yang gampang dipahami dan ini belum dikerjakan. ”

“Jadi ada missing link di sini, sebelum melakukan tindakan disipliner. ”

Menurut Pandu, kepatuhan masyarakat terhadap adat kesehatan akan tercapai jika pemerintah menyampaikan informasi tentang pandemi covid-19 secara benar dan apa adanya.

“Masyarakat jangan ditenangkan, tapi diberitahu sejujur-jujurnya. Bahwa sekarang Indonesia belum berhasil menekan pandemi, vaksin belum ada. Masyarakat jangan diberi harapan-harapan yang belum tentu akan berlaku. ”

Jubir TNI: tentara akan humanis dan santun

Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam peningkatan disiplin, pencegahan, dan pengendalian covid-19 dilegalkan Presiden Joko Widodo dalam Instruksi Kepala (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 yang diterbitkan awal Agustus.

Setidaknya ada tiga tugas yang diserahkan kepada TNI yakni memberikan sokongan kepada kepala daerah dengan menumpukan kekuatan untuk melakukan pengawasan pengamalan protokol kesehatan di masyarakat.

Lalu, beriringan Polri, TNI akan menggiatkan patroli penerapan protokol kesehatan di umum.

Lainnya, TNI melakukan pembinaan masyarakat buat berpartisipasi dalam upaya pencegahan & pengendalian covid-19.

Kepala Pusat Penerangan TNI, Sisriadi, mengklaim dalam praktiknya nanti para prajurit yang sedang berpatroli di tempat-tempat publik akan berlaku humanis, santun, dan edukatif.

“Saat berpatroli ke pasar-pasar sambil bilang ‘halo masyarakat pakai masker’. Kalau ada yang tidak pakai didekati, dikasih masker dan diberi peringatan, ” ujar Sisriadi kepada BBC News Indonesia, Senin (10/08).

“Jadi tidak menetapkan dengan kekerasan, ” sambungnya.

Ia berkata, patroli kedisiplinan masyarakat ini akan dilakukan di 1. 800 letak keramaian seperti pasar, mal, wadah pariwisata yang berada di 25 kabupaten/kota.

Kendati demikian, ia tidak mau berkomentar tentang peristiwa pengepungan tentara bersenjata lengkap di Kabupaten Aceh Barat.

“Saya tidak tahu, saya hanya menyampaikan apa dengan disampaikan Panglima. ”

Adapun Istana Kepresidenan mengatakan, pelibatan TNI untuk mendisiplinkan warga di masa pandemi covid-19 didasarkan pada sumber daya yang dimiliki tentara nasional sampai ke tingkat desa.

Selain itu, ikut dilibatkannya TNI karena pandemi covid-19 telah masuk dalam kategori bencana nasional.

“Jadi dalam UU TNI merupakan OMSP, ini salah satu bagian berdiam militer selain perang. TNI mempunyai sumber daya manusia, infrastuktur, jaringan sampai ke desa-desa. Ini semata-mata membantu aparat sipil dalam menjalankan covid-19 dalam soal pendisiplinan, ” ujar Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Donny Gahral Adian.

Asas lain situasi pandemi covid-19 telah dalam kondisi istimewa sehingga menetapkan pendisiplinan yang ketat untuk menekan laju kasus positif covid-19.

“Tanpa disiplin sulit melahan laju peristiwa positif. Jadi perlu kedisplinan serta TNI diperbantukan. ”