Covid-19: ‘Pelanggaran protokol kesehatan’ di basis FPI, kapolda Metro Jaya dan Jawa Barat ‘dicopot’ karena ‘tidak laksanakan perintah’

Covid-19: 'Pelanggaran protokol kesehatan' di basis FPI, kapolda Metro Jaya dan Jawa Barat 'dicopot' karena 'tidak laksanakan perintah'

Kapolda Metro Jaya dan kapolda Jawa Barat dicopot sejak jabatannya, Senin (16/11) sore, sebab dianggap tidak melaksanakan perintah penegakan protokol kesehatan di wilayahnya, introduksi pejabat penerangan Mabes Polri.

“Ada dua kapolda yang tidak melaksanakan perintah dalam menegakkan adat kesehatan, maka diberikan sanksi bersifat pencopotan, yaitu kapolda Metro Hebat kemudian kapolda Jawa Barat, ” kata Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Argo Yuwono di Jakarta, Senin (16/11).

Pencopotan Kapolda Metro Jaya, Irjen Nana Sudjana serta Kapolda Jawa Barat, Irjen Rudy Sufahriadi, tertuang dalam surat telegram Kapolri bertanggal 16 November 2020.

Di hadapan wartawan, Argo tidak menjelaskan secara detil mengenai alasan pemberhentian, kecuali menyebut mereka “tidak melakukan perintah penegakan protokol kesehatan”.

Keputusan ini terjadi tidak lama setelah Menkopolhukam Mahfud Md, dalam jumpa pers resmi, Senin (16/11) siang, mengucapkan akan memberikan sanksi kepada amtenar keamanan yang tidak mampu bertindak tegas dalam menegakkan aturan adat kesehatan Covid-19.

Pernyataan Mahfud ini menyembul setelah masyarakat melontarkan kritikan atas apa yang disebutkan sebagai perilaku tidak konsisten pemerintah terkait pelanggaran protokol kesehatan pada acara keramaian di markas Front Pembela Islam (FPI) di Jakata Pusat.

Barang apa yang disampaikan Menkopolhukam Mahfud Md?

Pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta saling mengeklaim dalam menanggapi kemarahan masyarakat yang menyesalkan ketidaktegasan pemerintah terkait pelanggaran protokol kesehatan tubuh pada acara keramaian di markas FPI di Jakata Pusat.

Menkopolhukam Mahfud MD, dalam jumpa pers resmi, Senin (16/11), mengatakan, pelanggaran protokol kesehatan tubuh terkait acara Maulid Nabi & pesta pernikahan anak pimpinan Depan Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab di Jakarta, merupakan “kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta”.

“Sekali lagi penegakan protokol kesehatan di ibu kota merupakan kewenangan pemerintah provinsi DKI Jakarta berdasarkan hirarki kewenangan & peraturan perundangan, ” kata Mahfud.

Mahfud MD juga mengeklaim bahwa pihaknya sudah “memperingatkan”Gubernur Provinsi DKI Jakarta agar meminta penyelenggara acara itu mematuhi protokol kesehatan.

“Pemerintah menyesalkan berlaku pelanggaran protokol kesehatan, di mana pemerintah sebenarnya telah memperingatkan Gubernur DKI untuk meminta penyelenggara mengindahkan protokol kesehatan, ” kata tempat.

Di keterangannya, Mahfud mengatakan akan menyampaikan sanksi kepada aparat keamanan dengan tidak mampu bertindak tegas di dalam menegakkan aturan protokol kesehatan Covid-19.

Apa tanggapan Pemprov DKI Jakarta?

Adapun Pemprov DKI Jakarta, melalui Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria, mengklaim pihaknya tidak pernah longgar menerapkan dan mengawasi protokol kesehatan Covid-19.

Tempat juga mengatakan kerumunan di agenda Rizieq Shihab tak bisa dihindari karena orang-orang yang datang tidak hanya dari Jakarta tapi pula daerah lain.

Pemprov DKI Jakarta, katanya, juga telah melayangkan tulisan teguran dan menjatuhkan sanksi dam administratif sebesar Rp50 juta kepada pimpinan FPI, Rizieq Shihab. Dam itu, klaimnya, telah dibayar di dalam Minggu (15/11).

“Jadi pak gubernur tegas, tidak pilih-pilih. Bahwa gubernur tak tebang pilih, siapapun yang mengabaikan diberi sanksi. Kami berterima berseloroh kepada keluarga besar Rizieq Shihab dan FPI menerima surat nasihat dan membayar denda, ” ujarnya.

Apa introduksi pakar epidemologi?

Sejumlah pakar epidemologi di Indonesia khawatir jumlah urusan positif Covid-19 bakal melonjak agung seiring longgarnya penerapan protokol kesehatan serta lemahnya pengawasan terhadap lokasi-lokasi tertentu yang menimbulkan kerumunan.

Pada Jumat (13/11) dan Sabtu (14/11), jumlah kasus positif Covid-19 dilaporkan menembus angka di atas 5. 000, dan menurut Kementerian Kesehatan, penggandaan kasus positif tertinggi ditemukan di DKI Jakarta dengan 1. 255 kasus baru.

Data Satgas Pengerjaan Covid-19 menunjukkan, terjadi kenaikan kasus positif hingga di atas 5. 000 pada akhir pekan morat-marit. Tingginya angka itu, kata Satgas, dampak dari libur panjang simpulan Oktober.

Satgas pun bakal merekomendasikan kepada pemerintah agar memperpendek ataupun meniadakan libur akhir tahun, jika angka positif terus meroket.

Perilaku bangsa yang tak lagi patuh menyelenggarakan protokol kesehatan di tempat-tempat ijmal, disebut Pakar Epidemiologi dari Universitas Indonesia, Pandu Riono, mulai berlaku sejak informasi tentang vaksin Covid-19 kencang disuarakan pemerintah.

Dalam pengamatannya, penjelasan terkait vaksin Covid-19 itu malah membuat komunikasi pemerintah ke umum terpecah sehingga tak lagi pokok menyerukan pentingnya protokol kesehatan seperti dahulu.

Di sisi lain, informasi mengenai vaksin Covid-19 disalahartikan klub sebagai ‘senjata pamungkas’ yang akhirnya berdampak pada ketidakpedulian memakai kedok, menjaga jarak, dan menjauhi kelompok.

“Jadi ada pemahaman yang lupa di masyarakat karena tidak dikerasin lagi. Tidak diimbau terus menerus, tidak diedukasi. Padahal (informasi aturan kesehatan) penting dan tidak boleh bosan, ” ujar Pakar Epidemologi, Pandu Riono, kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Minggu (15/11).

“Komunikasi publik supaya tetap 3M (mencuci tangan, membentengi jarak, dan memakai masker) dilakukan, harus lebih besar daripada vaksin. Vaksin itu bagian kecil. Jangan mimpi pandemi hilang karena vaksin, ” sambungnya.

Kasus positif diperkirakan terus meninggi

Dalam dua hari terakhir yakni pada Jumat (13/11) dan Sabtu (14/11), jumlah kasus positif Covid-19 makan angka di atas 5. 000.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, penggandaan kasus positif tertinggi ditemukan dalam DKI Jakarta dengan 1. 255 dan Jawa Tengah sebanyak satu. 222 kasus baru.

Pandu Riono menyebut, lonjakan itu disumbang sebab cuti bersama yang bertepatan secara peringatan Maulid Nabi Muhammad yaitu pada 28 Oktober-1 November 2020.

Kendati sudah bisa diprediksi mau terjadi peningkatan tapi pemerintah dianggap tidak belajar pada pengalaman sebelumnya.

“Jadi pemerintah ini tidak konsisten. Kalau cuti bersama meningkatkan penularan. Memulihkan ekonomi tapi jangan terlalu digas, ” tukas Pandu.

Jika protokol kesehatan tidak ditegakkan, sambungnya, maka jumlah kasus positif diperkirakan terus meninggi dan imbasnya, pucuk Covid-19 di Indonesia semakin suram diprediksi.

“Ini (kasus positif) masih akan naik. Puncak belum terang. Desember belum kelihatan (puncaknya), kira-kira tahun depan. ”

‘Libur akhir tahun peluang diperpendek atau ditiadakan’

Data Satgas Penanganan Covid-19 menunjukkan terjadi kenaikan jumlah pasien yang dirawat di RS Darurat Wisma Atlet Jakarta.

Pemimpin RS Darurat Wisma Atlet, Ratmono, mengatakan angkanya naik 21%.

“Jumlah pasien di tower 6 dan 7, huniannya saat ini 53, 8% dan dibandingkan sebelumnya huniannya cuma 32%. Mudah-mudahan pertambahan ini tidak setajam September lalu yang datang 90%, ” ujar Ratmono di dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Minggu (15/11).

Sementara itu, tingkat keterisian pasien Covid-19 di ruang ICU seluruh rumah sakit DKI Jakarta juga meningkat hingga 68%.

Angka itu, menurut Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Doni Monardo, masih terkendali kendati kemungkinan masih akan meningkat sebagai imbas dari libur lama akhir Oktober lalu.

“Kami tentu berniat ruang-ruang ICU dan isolasi tak boleh penuh, ” ujar Doni Monardo.

Doni mengatakan, jika dalam satu pekan ke depan masih berlaku kenaikan kasus positif hingga 90%, maka Satgas akan mengusulkan kepada pemerintah agar memperpendek atau menghapuskan libur akhir tahun.

“Tapi apabila kasusnya meningkat pada periode September lalu, maka kami rekomendasikan libur panjang diperpendek atau ditiadakan pas sekali. ”

Karena itulah, Satgas Penanganan Covid-19 dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) kembali menyerukan kepada masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan serta yang utama, menghindari kerumunan dengan “sudah pasti menimbulkan penularan”.

“Sekali teristimewa pemerintah mengajak semua pihak tanpa lakukan acara-acara yang bisa membuat kerumunan karena pasti dampaknya akan terjadi penularan. Wabah Covid benar berisiko. ”

Adapun mengenai bantuan Satgas berupa 20. 000 masker ke acara Maulid Nabi Muhammad dengan digelar Rizieq Shihab pada Sabtu (14/11), kata Doni, “bukan untuk memfasilitasi kegiatan tapi mengajak asosiasi untuk menggunakan masker”.

Pasalnya laporan Satpol PP DKI Jakarta, setidaknya tersedia 7. 000 orang berkumpul serta tidak memakai masker.

“Kalau tak ada bantuan dan terpapar, dampaknya penularan akan makin banyak, ” ujar Doni.

Ia juga menguatkan Pemprov DKI Jakarta tidak pernah mengizinkan acara tersebut berlangsung.

Wagub DKI Jakarta: ‘Pak Anies tak tebang pilih’

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengklaim pihaknya tidak pernah longgar menerapkan serta mengawasi protokol kesehatan Covid-19. Pun, klaimnya, “tidak tebang pilih”.

Penegakan kaidah protokol kesehatan oleh Pemprov DKI Jakarta sebelumnya dikritik sejumlah kalangan lantaran dianggap melakukan pembiaran untuk kerumunan di acara Maulid Nabi yang digelar Rizieq Shihab di Petamburan, Jakarta Pusat pada Sabtu (14/11).

Di sana, massa yang tampil tak menghiraukan aturan jaga renggang sesuai protokol kesehatan dan tidak mengenakan masker.

Ahmad Riza Patria mengatakan kerumunan di acara Rizieq Shihab tak bisa dihindari sebab orang-orang yang datang bukan cuma dari Jakarta tapi juga wilayah lain.

Hal lain, hajatan tersebut berlangsung di lapangan bukan langgar. Sehingga ketentuan pembatasan 50% di Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 51 Tahun 2020 tentang PSBB Transisi sulit dilakukan.

“Yang kami batasi bukan jumlah orang tapi presentasi tempat, kalau di masjid misalnya tidak boleh 50%. Kemarin itu kejadiannya tidak di masjid, tapi pada lapangan. Susah mengukurnya 50% dengan jalan apa. Ini yang ke depan akan kita evaluasi dan perbaiki, ” ujar Ahmad Riza Patria pada BBC Indonesia.

Namun demikian, Pemprov DKI Jakarta katanya telah melayangkan tulisan teguran dan menjatuhkan sanksi denda administratif sebesar Rp50 juta pada pimpinan FPI, Rizieq Shihab.

Denda tersebut, klaimnya, telah dibayar pada Minggu (15/11).

“Jadi pak gubernur tegas, tak pilih-pilih. Bahwa gubernur tidak tebang pilih, siapapun yang melanggar diberi sanksi. Kami berterima kasih pada keluarga besar Rizieq Shihab dan FPI menerima surat teguran serta membayar denda, ” ujarnya.

Selain kompensasi, Pemprov juga menghukum 36 kelompok yang hadir dengan sanksi sosial karena tidak memakai masker.

Dia berharap, kejadian di Petamburan menjelma yang terakhir.

“Ke depan awak minta tidak ada lagi kegiatan-kegiatan yang menghadirkan jemaah yang penuh. ”

Berita ini diperbarui sekitar pukul 17. 00 WIB, Senin (16/11), dengan menambahkan maklumat Mabes Polri tentang pencopotan Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jabar dari jabatannya, karena tidak melaksanakan perintah penegakan protokol kesehatan dalam wilayahnya.