Covid-19 di Indonesia: Lambat sadar pentingnya pelacakan kontak, ‘sudah terlalu besar, masalahnya sudah kompleks’

covid-19-di-indonesia-lambat-sadar-pentingnya-pelacakan-kontak-sudah-terlalu-besar-masalahnya-sudah-kompleksac280c299-26

Sumber gambar, ANTARA FOTO/Jojon

Dengan rata-rata kasus harian 40.000 orang terinfeksi Covid-19, Indonesia paling tidak harus bisa melacak kontak 600.000 hingga 800.000 kasus dalam tiga hari, menurut dua epidemiolog.

Itu berarti sedikitnya butuh 55.000 petugas pelacakan kontak (tracing). Sementara, Satgas Penanganan Covid-19 hanya bisa menjanjikan target tracing dan testing 300.000 hingga 500.000 per hari.

Pentingnya tracing dalam penanganan pandemi baru diakui pemerintah Indonesia setelah 18 bulan wabah berjalan.

Namun sejumlah epidemiolog memperingatkan, pelacakan kontak harus sungguh-sungguh dilakukan karena kasus “masalah saat ini sudah kompleks”.

Baca juga:

Luput dari pelacakan

Di tengah gembar-gembor pemerintah menggenjot angka tracing, BBC News Indonesia mendengarkan kesaksian warga yang luput dari pelacakan kontak hingga petugas tracing yang berkeluh soal betapa sulit menelusuri jejak pasien.

Dari kamar kosnya di kawasan Jakarta Timur, Khusnul Khotimah menanti-nanti kedatangan petugas kesehatan.

Hari itu Senin 20 Juli 2021, pertama kali ia mendapati hasil tes antigennya dinyatakan positif terinfeksi virus corona.

Gejala yang ia rasakan adalah batuk dan meriang. Setelah hasil tesnya positif Covid-19, ia melaporkan kondisi itu ke pemilik kos yang kebetulan adalah Ketua RT setempat.

Khusnul berharap akan ada pelacakan kontak atau pemantauan kondisi kesehatannya. Tapi itu tak terjadi, hingga 11 hari ia menjalani isolasi mandiri dan hasil tes menunjukkan negatif.

“Tidak ada itu pihak dari Puskesmas dan rumah sakit yang tracing aku. Aku tuh nggak diperlakukan seperti cerita-cerita, yang ada satgas, lalu datang ke tempat aku untuk ngasih [vitamin atau buah] atau apa gitu,” cerita Khusnul kepada wartawan Nurika Manan yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Minggu (01/08).

Sumber gambar, ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo

“Jadi aku bertahan hidup sendiri saja, nggak ada perhatian dari yang lain,” sambung perempuan berusia 35 tahun tersebut.

Di rumah itu ada lima penghuni, dua di antaranya penyewa kos -termasuk dirinya, sementara tiga lainnya adalah keluarga pemilik kos.

Sebelum Khusnul terinfeksi, dua anggota keluarga pemilik kos sudah lebih dulu terpapar Covid-19.

Namun kala itu, ia dan seorang penghuni lain yang tinggal satu atap tak pernah sekalipun jadi sasaran petugas tracing.

Informasi soal penghuni di lantai satu positif Covid-19 juga baru ia ketahui belakangan.

“Satu atau dua hari kemudian aku baru dikasih tahu [kalau anggota keluarga pemilik kosan positif]. Tapi pas mereka batuk-batuk itu aku sudah curiga,” tutur Khusnul.

Sumber gambar, Antara Foto

Rupanya hal serupa terulang saat giliran ia yang positif Covid-19. Contact tracing lagi-lagi tak dilalui penghuni rumah itu. Kawan di sebelah kamarnya, yang saban hari berbagi kamar mandi dengannya itu, pun tak disatroni petugas tracing.

“Aku sendiri denger tracing itu awal-awal pandemi banget, setahun yang lalu. Setelah aku mengalami, mana nih? Kok tidak berjalan seperti yang dikemukakan di awal,” kata Khusnul mempertanyakan.

“Dari awal kan kita sudah tahu betapa penting tracing, dan waktu itu memang aku dengar pihak Puskesmas aktif untuk tracing. Nah setelah aku mengalami sendiri, itu tuh benar-benar nggak terjadi sama aku,” tambah dia.

Hal serupa dialami Trista Prasidya, seorang warga di Kelurahan Pekayon Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Bermula dari ayah dan ibunya yang terinfeksi Covid-19, ia dan adik-adiknya berinisiatif melakukan tes usap mandiri.

Hasilnya, di keluarga itu dua orang lainnya positif Covid-19 dan tiga anggota lain – termasuk seorang balita – dinyatakan negatif. Isolasi mandiri ditempuh, lantas kondisi itu dilaporkan ke pihak RT serta Puskesmas setempat.

Baca juga:

“Dari situ dikasih tahu semacam prosedurnya lah, dibilang harus PCR lagi ke Puskesmas, biar terdata atau apalah,” cerita Trista kepada BBC News Indonesia.

Namun untuk menjalani PCR di Puskesmas setempat, ia terlebih dulu diminta mengurus surat domisili. Sebab, salah satu anggota keluarga memiliki domisili yang berbeda.

Dalam kondisi positif Covid-19, ia dan adiknya terpaksa harus mengurus surat domisili dan menunggu keterangan itu rampung dibuat baru bisa menjalani tes usap PCR.

Ngurus [surat] domisili aja itu kurang lebih tiga hari sendiri. Jadi ke Puskesmasnya itu baru hari ketiga [sejak positif covid-19]. Di sana ternyata surat domisilinya tidak diminta,” keluh Trista.

“Pas sampai sana ternyata cuma menunjukkan bukti antigen positif dan ditanya kemarin sudah kontak dengan siapa petugas Puskesmasnya,” sambung dia menceritakan berbelitnya proses administrasi.

Sumber gambar, Antara foto

Kepalang tanggung, Trista dan anggota keluarganya pun mengikuti arahan petugas. Tapi sepanjang screening dan wawancara kontak erat, ia tak mendapat pertanyaan soal orang-orang yang ditemuinya beberapa hari belakangan.

“Aku sama adikku itu pertanyaannya beda, misalnya aku cuma ditanya, keluhannya apa. Kalau adikku ditanya juga, kontak sama yang positifnya itu siapa, ya adikku jawab, ibu saya sendiri. Udah gitu doang,” terang Trista.

“Tapi nggak sampai ditanya orang-orang yang kontak sebelum ini [siapa saja], sampai misalnya 15 orang, itu nggak ditanya di Puskesmasnya.

“Jadi udah ditanya gitu doang, terus nunggu, sampai dipanggil, terus PCR. Pas sudah selesai, petugas Puskesmas juga nggak ngomong apa-apa, sampai aku nanya sendiri, ‘Pak ini hasilnya berapa lama?’ Dan baru keluar tujuh hari,” ucap dia lagi.

Kebingungan pasien Covid-19 itu juga didengar Trista dari sebagian kawannya yang juga terpapar. Ia menuturkan masih ada beberapa orang yang tidak mengerti langkah apa yang harus diambil ketika positif Covid-19.

Sumber gambar, ANTARA FOTO/Adwit B Pramono

“Karena pas aku posting [di media sosial] lagi Covid-19 kan, banyak juga teman-teman yang jadinya ngomong juga, eh gw lagi isoman. Dan rata-rata kayak gitu, pada nanya, kalau positif ini lapor apa gimana ya,” ungkap dia.

“Jadi orang pas kena Covid-19 itu kadang masih belum tahu prosedur yang harus dilakukan apa. Apalagi kalau kondisinya, yang kena, langsung ngedrop. Harus telepon darurat Covid-19 pun misalnya ke Satgas pun pas dicoba, kadang nggak bisa,” kata Trista.

Alhasil demi mempersingkat waktu, untuk pemeriksaan lanjutan, Trista dan keluarganya memutuskan untuk melakukan tes usap mandiri.

“Daripada lama lagi kan,” kata dia.

Sulitnya melacak kontak erat, ditolak hingga diblokir nomor telepon

Pelacakan kontak erat pasien positif Covid-19 merupakan simpul awal untuk memotong rantai penyebaran virus dalam sebuah pandemi. Semakin cepat kasus terdeteksi maka akan semakin lekas pula penanganan.

Tapi hingga Juli 2021, rasio pelacakan kontak erat Covid-19 di Indonesia masih 1 banding 1. Itu artinya, dari seorang pasien Covid-19 yang terdeteksi hanya satu orang kontak erat yang dilacak.

Angka itu jauh dari standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang menetapkan rasio pelacakan kontak sebesar 30 atau dari setiap satu pasien positif Covid-19 maka harus ada 30 orang yang dilacak.

Baca juga:

Cermin buruknya pelacakan kontak Covid-19 di Indonesia bukan saja dihadapi pasien Covid-19, melainkan juga dialami petugas tracing. Rendahnya pelacakan tak hanya karena pasien yang tidak terjangkau petugas, ada kalanya, pasien yang menolak untuk dilacak kontak eratnya.

Anna Yuliana, tracer di Puskesmas Lebak Bulus Jakarta Selatan mengaku kesulitan melacak kontak erat. Ia berulang kali ditolak, dituduh ‘meng-covid-kan’, dihadapkan pada pasien yang tidak jujur atas kondisi kesehatan mereka.

Sampai-sampai, tak jarang nomornya diblokir oleh pasien Covid-19 yang sedang dilacak. Dalam sehari, paling banyak Anna hanya mampu melacak dua hingga lima orang.

“Sebenarnya tergantung gimana kita ngegali informasi dari pasiennya. Karena mereka juga kadang nggak mau langsung ngaku kan,” ungkap Anna kepada BBC News Indonesia.

Sumber gambar, ANTARA FOTO/Adwit B Pramono

Proses akan lebih lama dan sukar jika pasien tak jujur, sebab akan ada lebih banyak orang lagi yang harus ia wawancara untuk memastikan pelacakan.

Anna tak berhenti pada satu pasien, kalau sudah begitu, ia akan mengejar keterangan anggota keluarga lain hingga tetangga pasien. Situasi ini yang membuat pelacakan kontak memakan waktu.

“Kalau kita nggak ngulik sampai dalam. Dan kalau kita berhenti sampai, pas pasiennya bilang: nggak saya nggak ke mana-mana. Ya paling kita dapat KE-nya (kontak eratnya) ya keluarganya doang,” tutur dia lagi.

Perlu kecakapan dan ketelatenan petugas untuk melacak kontak erat pasien Covid-19. Anna mengaku saat ini tracer diminta untuk memperbanyak pelacakan kontak erat.

“Kami disuruh memperbanyak kontak erat, lalu dites. Memang pinter-pinternya tracer-nya untuk nanya-nanya,” tutur dia.

Sumber gambar, ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya

“Kalau saya pribadi sih, kalau dibilang berat, ya memang berat. Apalagi anggapan mereka terhadap Covid itu masih menganggap aib,” ungkap perempuan berusia 25 tahun tersebut.

“Tapi kalau dapat pasien yang perhatian dengan keluarga dan orang-orang terdekatnya sih, itu enak. Tapi kan nggak semua pasien jujur kayak gitu,” imbuh Anna.

Sejak awal pandemi merebak pada Maret 2020 lalu, sejumlah pakar kesehatan masyarakat dan epidemiolog berulang kali mengingatkan betapa penting pelacakan kontak sebagai deteksi awal. Tapi hal tersebut baru dipahami belakangan dan diakui penting oleh pemerintah Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan.

“Jadi sekarang kita sudah semakin mengerti bahwa teknik tracing itu penting dalam penanganan Covid-19. Teknik tracing ini kuncinya,” ujar Luhut dikutip dari siaran pers Kemenko Marves, Kamis (29/07).

Satgas beberkan hambatan pelacakan kontak: jumlah tracer sampai metode pelacakan

Keterbatasan jumlah tracer adalah salah satu kendala yang diakui Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Alexander Kaliaga Ginting.

Ia mengeklaim petugas tracing rata-rata hanya bisa melacak maksimal delapan hingga 15 orang kontak erat.

Itupun, lanjut Alex, tidak dalam waktu sehari. Selain jumlah yang terbatas, keberadaan tracer pun belum merata di sejumlah daerah. Hambatan lain, adalah soal metode tracing.

“Pelacakannya masih kombinasi antara menggunakan digital tracing melalui telekomunikasi dan ketemu langsung di lapangan. Nah kalau misalnya lewat telepon kan lebih gampang,” terang Alex kepada BBC News Indonesia.

Sumber gambar, Antara foto

“Tapi kalau nggak punya telepon, kan harus didatangi, nah itu yang susah. Menjumpai kontak erat itu kan juga nggak gampang,” imbuh Alex.

Secara prosedur, menurut Alex, warga yang positif Covid-19 bisa langsung melapor ke petugas RT/RW untuk dilanjutkan ke tim pelacakan kontak di Puskesmas.

Sementara tracing berlangsung, petugas di Posko PPKM desa akan memonitor kondisi pasien positif Covid-19.

Namun begitu kalaupun masih ada warga yang belum terlacak, ia berdalih hal tersebut kemungkinan hanya soal hambatan distribusi informasi. Ia menampik masih ditemukan ketidakidealan implementasi prosedur di lapangan.

“Itu bukan tidak ideal, tapi bahwa Satgas Tracing itu kan sudah punya buku panduan, tapi di dalam implementasinya kan kecepatannya juga berbeda-beda. Karena yang dihadapi kan juga berbeda-beda,” kata Alex beralasan.

Sumber gambar, ANTARA FOTO/Adiwinata Solihin

Pemerintah Indonesia, menurut Alex, menargetkan peningkatan jumlah tracing dan testing secara bertahap mulai 300.000 hingga mencapai 500.000 per hari. Tapi ia mengaku jumlah itu hingga kini belum bisa dicapai.

“Paling tinggi masih 200 ribuan,” tambah dia.

Kendati begitu Satgas Covid-19 mengupayakan pencapaian target dengan merekrut dan menambah jumlah petugas tracing. Saat ini proses tersebut masih berjalan. Hanya saja ia belum bisa membeberkan jumlah detailnya.

“Kalau permintaan WHO itu 25-30 [kontak erat], kalau Satgas itu pernah dari 8-15 orang. Tapi itu tergantung tempatnya di mana, kan satu desa itu kan terbagi atas berbagai dusun, ada yang di seberang bukit, di seberang sawah, belum tentu bisa terjangkau semua,” papar Alex.

“Sejauh ini untuk Satgas akan menempatkan di setiap PPKM Mikro paling tidak mesti ada dua atau tiga orang ya, tetapi kan dia akan dibantu relawan-relawan desa,” sambung dia.

Sumber gambar, LIGHTROCKET VIA GETTY IMAGES

Dikonfirmasi secara terpisah, Kepala Sub-bidang Tracing Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Penanganan Covid-19, Koesmedi Priharto, mengatakan masih menghitung kebutuhan tracer untuk masing-masing daerah.

“Daerah yang masih kurang itu, kami masih mencari lagi kekurangannya secara bertahap. Ini datanya kan per wilayah. Misalnya DKI, sudah ada segini, kerapatannya segini, jadi DKI masih kurang 560an kalau nggak salah,” kata Koesmedi mencontohkan.

Sambil menunggu proses perekrutan dan pelatihan, satgas akan mengaktifkan petugas tracing dari 8.000-an orang yang pernah dipekerjakan pada periode September 2020 hingga Maret 2021 lalu.

“Pertama kami mengaktifkan tracer yang ada, dulu kan kita punya 8 ribu tracer. Pengangkatan pertama 5.000 lalu, ditambah 3.000 tracer. Tapi itu kan dulu untuk di 10 provinsi 65 kabupaten/kota,” tutur Koesmedi kepada BBC News Indonesia.

“[Tracer] Yang masing nganggur-nganggur itu kami aktifkan lagi,” imbuh dia.

Adapun tracer atau petugas pelacakan kontak dari Babinsa dan Bhabinkamtibmas menurut Koesmadi ada sekitar 75.000 orang.

Sumber gambar, Antara foto

Epidemiolog: butuh melacak 600 ribu hingga 800 ribu kontak erat

Dengan jumlah kasus infeksi harian rata-rata 40.000 orang dalam sehari seperti sekarang ini, perhitungan kasar epidemiolog dari Universitas Airlangga Windhu Poernomo memperkirakan paling sedikit 600.000 kontak erat yang harus dilacak.

Penghitungan itu didapat dari jumlah rata-rata pasien Covid-19 sebanyak 40.000 kasus dikalikan jumlah maksimal kontak erat yakni 15–mengambil batas tertinggi Kementerian Kesehatan. Sehingga jika setiap tracer diasumsikan akan mendapatkan kontak 15 orang, maka paling tidak harus ada 40.000 petugas tracer.

“Minimal 40.000 tracer se-Indonesia. Itu minimum lho ya. Karena tidak mungkin dia tiap hari melacak, misalnya dengan 40.000, ditambah lagi 30%, ya butuh 55.000 tracer lah minimum,” rinci Windhu membeberkan perkiraannya kepada BBC News Indonesia.

Baca juga:

Karena itu jika pemerintah sudah menyiapkan lebih dari 70 tracer dari personel gabungan, menurut Windhu jumlah itu sudah cukup. Asalkan, tracer yang tersedia itu betul-betul bekerja sesuai tujuan pelacakan dan kaidah epidemiologi.

“Harus mengerti konsep pelacakan itu apa, karena banyak yang melakukan tanpa mengerti tujuan. Hanya mengikuti perintah. … Jadi jangan sampai cuma sekadar lapor. Lapor, saya sudah di sini. Jangan sampai cuma begitu,” ungkap Windhu.

Namun di sisi lain, Windhu mengapresiasi dan merasa senang atas pengakuan pemerintah yang menyebut bahwa tracing adalah kunci penanganan pandemi. Meskipun terlambat setelah 18 bulan wabah berjangkit, ia masih berharap pernyataan pejabat itu bisa jadi pintu awal komitmen.

“Mumpung kita sekarang sudah sadar dan sudah tahu. Jadi apa yang kita ketahui ini mari diimplementasikan,” ucap Windhu.

Sumber gambar, ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

Sebab, jika tak kunjung memperbaiki kebijakan penanganan pandemi — salah satunya dengan menggenjot tracing dan testing — ia khawatir prediksi sejumlah ahli bahwa Indonesia akan menjadi negara terakhir yang keluar dari pandemi akan menjadi kenyataan.

“Kalau kita tidak melakukan dengan benar, ya nanti prediksi itu terbukti. Kita kan tidak ingin prediksi itu terbukti. Kita kan ingin segera keluar dari pandemi. Jangan malah kita terjebak di pandemi, malah tidak bisa keluar, dan keluarnya babak belur. Jangan sampai terjadi lah,” pungkas Windhu.

Sementara, epidemiolog lain dari Griffith University Australia Dicky Budiman menilai langkah Indonesia kali ini bakal ‘sangat berat’. Pasalnya, perburuan pelacakan kontak dan pengetesan dalam menangani pandemi akan optimal jika skala kasus masih kecil. Sedangkan yang kini terjadi di Indonesia ‘sudah begitu kompleks’.

“Tapi kalau pertanyaannya dalam konteks sekarang, saat ini, ya nggak mampu, kita sudah berat. Manual [tracing] nggak mungkin kita. Digital [tracing] pun kan belum siap kita. Jadi harus kombinasi, tapi ini sudah telanjur besar masalahnya, sudah di mana-mana,” terang Dicky kepada BBC News Indonesia.

“Jadi kita ini benar-benar harus, selain banyak berdoa, juga 3T dan 5M, dan banyak sabar saja lah dengan kondisi saat ini. Karena sudah terlalu besar masalahnya, masalahnya sudah kompleks,” ungkap dia lagi.

Baca juga:

“Sekarang mau fokus ke kesehatan juga sudah nggak bisa. Dulu pas akhir tahun masih bisa. Tapi kalau sekarang sulit, mau fokus ke kesehatan, masyarakat di bawah, wah bisa demo. Karena masalah di luar kesehatannya sudah semakin besar,” lanjut Dicky menjelaskan.

Tracing dan testing Covid-19 di Indonesia menurut Dicky bukan saja tidak memadai dari segi skala penduduk, tapi juga tak ideal dari segi eskalasi kasus. “Kalau skala penduduk, yang 1 orang dites per 1.000 populasi per minggu itu, benchmark-nya saja sudah lebih dari satu tahun belum semua wilayah memenuhi itu.”

“Dari eskalasi pandemi… Ketika ada 50 ribu kasus infeksi, harusnya dalam 3×24 jam ke depan ada satu juta testing. Karena 50.000 kali 20 kasus lacak kontak,” papar dia lagi. Padahal itu Dicky masih menggunakan standar yang moderat dengan perbandingan pelacakan 1:20.

Sedangkan negara-negara di ASEAN, kata dia, rasio pelacakan mestinya di angka 30 hingga 36 kontak erat, mengingat kepadatan penduduk dan mobilitas.

Ketidakmampuan deteksi itu yang akhirnya, menurut Dicky, membuat angka kematian dan kasus infeksi di Indonesia tinggi. Ia mengingatkan, pemerintah Indonesia pada Februari 2021 lalu sudah pernah menjanjikan bakal meningkatkan tracing dan testing.

Sumber gambar, ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Namun berbulan setelah itu pun, menurut dia, komitmen itu masih belum terlihat. Hingga pada Juli lalu pemerintah Indonesia mengakui soal pentingnya tracing dan testing dalam penanganan pandemi.

“Nah sekarang faktanya, ini baru disadari. Berarti kan selama ini belum dilakukan penguatannya,” Dicky menagih.

Ia pun mewanti-wanti, jangan sampai kali ini komitmen tersebut kembali diingkari dan berujung pada molornya peningkatan tracing serta testing.

“Kalau disebut terlambat, iya. Tapi ya jangan sampai putus asa lah. Karena terus sajalah kita harus minimalisir. Kalau mencegah banyak, enggak mungkin. Kematian itu akan terjadi, bahkan puncaknya di minggu kedua, dan ditemukan atau tidak, akan terjadi. Ini sudah proses hukum biologinya begitu,” terang Dikcy.

“Setidaknya [peningkatan tracing dan testing] ini akan mengurangi kematian, angka kesakitan, termasuk juga sebagai perbaikan sistem ke depan,” pungkas ahli yang lebih 23 tahun fokus di bidang pengendalian penyakit menular tersebut.