Beribu-ribu orang protes di Thailand: Polisi semprot meriam air ke pokok pengunjuk rasa yang tak indahkan larangan demo

Beribu-ribu orang protes di Thailand: Polisi semprot meriam air ke pokok pengunjuk rasa yang tak indahkan larangan demo

Beribu-ribu warga Thailand melakukan unjuk mengalami di Bangkok untuk hari kedua, tidak mengindahkan dekrit darurat negeri, di tengah langkah pemerintah negeri itu memblok akses petisi online Change. org.

Petisi itu berisi petisi seruan agar Raja Maha Vajiralongkorn ditetapkan sebagai persona non grata di Jerman.

Polisi menggunakan konon air untuk membebaskan demonstran dengan sebagian besar terdiri dari pencetus muda yang mencoba memukul mundur dengan payung-payung. Sebagian melemparkan botol plastik, dalam unjuk rasa dengan dilakukan di tengah larangan berkumpul.

Untuk memutar video ini, aktifkan JavaScript atau coba di instrumen pencari lain

Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha memperingatkan jam malam mungkin bakal diterapkan dan dia tetap menegasikan seruan untuk mundur.

Para pengunjuk mengalami juga menuntut reformasi monarki Thailand dengan membatasi kekuasaan raja.

Kementerian perekonomian digital menyebutkan konten petisi di Change. org melanggar aturan akta kejahatan komputer Thailand.

Raja Vajiralongkorn dikritik para pengunjuk rasa karena menghabiskan bertambah banyak waktu di Jerman sejak mulai bertahta pada 2016.

Tuntutan itu telah diisi oleh sekitar 130. 000 penandatangan sebelum diblok oleh pemerintah.

Langkah itu dilakukan dalam tengah protes pro-demokrasi terbesar mula-mula dalam beberapa tahun terakhir.

Kamis (14/10) lalu, pemerintah Thailand mengumumkan dekrit darurat untuk menanggapi serangkaian protes yang berlaku di Bangkok, termasuk dengan melarang kerumunan orang lebih dari empat orang dan pembatasan media.

Sekitar 20 aktivis ditangkap.

Sebuah pengumuman yang dibacakan oleh polisi dalam siaran televisi menyatakan “banyak kelompok-kelompok orang telah mengundang, menghasut dan melakukan pertemuan di tempat-tempat umum yang mengabaikan hukum di Bangkok”.

Dikatakan langkah-langkah penting diperlukan untuk “menjaga perbaikan dan ketertiban”.

Untuk memutar video ini, aktifkan JavaScript atau coba di mesin pencari asing

Maklumat yang ditayangkan di televisi pemerintah itu mengatakan pengunjuk rasa telah “memicu kekacauan dan keresahan publik”.

Pengumuman itu menyebut bahwa pengunjuk mengecap yang menghadang iring-iringan kerajaan di hari Rabu sebagai alasan keputusan tersebut.

Para pengunjuk rasa, yang didorong mundur oleh jajaran petugas, memberikan hormat tiga jari yang telah menjadi simbol gerakan penentangan saat ratu berada di dalam kendaraan yang menelusuri Bangkok.

Keputusan darurat itu mulai berlaku pada pukul 04: 00 waktu setempat dalam hari Kamis (15/10).

Selain membatasi perkumpulan hingga maksimal empat orang, keputusan tersebut membatasi media.

Yaitu, melarang “publikasi berita, media lain, dan data elektronik yang berisi pesan dengan dapat menimbulkan ketakutan atau berniat memutarbalikkan informasi, sehingga menimbulkan kesalahpahaman yang akan memengaruhi keamanan ataupun perdamaian nasional dan ketertiban “.

Kesimpulan itu juga memungkinkan pihak berwenang untuk menghentikan orang-orang memasuki “daerah mana pun yang mereka tunjuk”, menurut laporan kantor berita Reuters.

Tindakan protes yang dipimpin oleh mahasiswa, yang dimulai pada Juli serta terus berkembang, telah menjadi tantangan terbesar dalam beberapa tahun terakhir bagi penguasa Thailand.

Serangkaian penentangan selama akhir pekan di ibu kota adalah beberapa yang terbesar dalam beberapa tahun, dengan beribu-ribu menentang pihak berwenang untuk bergabung dan menuntut perubahan.

Pihak berwenang mengucapkan 18. 000 orang bergabung dalam demonstrasi hari Sabtu, meskipun dengan lain memberikan angka yang lebih tinggi. Banyak yang tetap meneruskan protes hingga Minggu.

Seruan para pengunjuk rasa untuk reformasi kerajaan sangat sensitif di Thailand, di mana kritik terhadap monarki dapat dihukum dengan hukuman penjara yang periode.

Apa kejadian terbaru di Bangkok?

Petugas anti huru hara Thailand memburbarkan pengunjuk rasa yang berkumpul dalam luar kantor perdana menteri tidak lama setelah keputusan darurat sahih pada Kamis pagi.

Sejumlah pengunjuk mengecap mencoba melawan, menggunakan barikade desain, tetapi mereka didorong mundur, bagaikan yang dilaporkan kantor berita Reuters.

Ratusan polisi terlihat di jalanan-jalanan sesudah pengunjuk rasa dibubarkan.

Beberapa pengacara Thailand yang menaruh perhatian terhadap isu hak asasi manusia mengatakan 3 pemimpin protes telah ditangkap. Penjaga belum mengomentari klaim ini.

Mengapa ada protes?

Thailand memiliki sejarah panjang soal kerusuhan politik dan protes, namun sebuah gelombang baru dimulai di Februari setelah pengadilan memerintahkan golongan oposisi pro-demokrasi yang masih baru terbentuk untuk dibubarkan.

Future Forward Party (Partai Maju Masa Depan) telah terbukti sangat populer di kalangan muda, pemilih pemula dan memperoleh bagian terbesar ketiga dari kursi parlemen pada pemilihan Maret 2019, yang dimenangkan oleh kepemimpinan militer yang cukup menjabat.

Protes dihidupkan kembali pada bulan Juni masa aktivis pro-demokrasi terkemuka Wanchalearm Satsaksit hilang di Kamboja, tempat dia berada di pengasingan sejak kudeta militer 2014.

Keberadaannya tetap tidak diketahui dan pengunjuk rasa menduga pemerintah Thailand mengatur penculikannya – sesuatu yang telah dibantah sebab polisi dan pemerintah. Sejak Juli protes yang dipimpin mahasiswa secara rutin terjadi.

Para pengunjuk rasa menuntut agar pemerintah yang dipimpin sebab Perdana Menteri Prayuth, mantan pemimpin angkatan darat yang merebut kewibawaan dalam kudeta, dibubarkan; untuk konstitusi akan ditulis ulang; untuk pihak berwenang berhenti melecehkan para kritikus.

Apa yang terjadi jelang dekrit?

Sebelumnya, pengunjuk rasa prodemokrasi di Thailand berhadap-hadapan dengan iring-iringan kendaraan yang membawa Maha Vajiralongkorn dan rani Ratu Suthida ketika rombongan melewati pawai umum di ibu kota Thailand, Bangkok pada Rabu (14/10).

Tetapi massa berhasil dipukul mundur oleh barisan kepolisian dan tidak datang menghentikan iring-iringan itu. Ketika raja lewat, mereka mengangkat salam tiga jari yang telah menjadi tanda gerakan protes.

Mereka menuntut pengunduran muncul Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha & menuntut pembatasan kekuasaan Raja Maha Vajiralongkorn.

Protes hari ini digelar bersaingan dengan kunjungan raja ke sebuah upacara Buddha di Ratchadamnoen Avenue, tempat demonstrasi digelar.

Biasanya ia menghabiskan sebagian besar waktunya dalam Jerman dan telah kembali daripada negara itu.

Ayah tampak duduk di mobil bergandengan permaisuri Ratu Suthida.

Mobil tersebut melewati massa yang meneriakkan yel-yel dan mengangkat salam tiga jari. Salam tersebut diyakini terinspirasi sebab film-film Hunger Games, yang memakai salam itu sebagai simbol bon dan penentangan.

Pengunjuk rasa sebelumnya berjanji tidak akan memblokir iring-iringan yang membawa raja dan mereka terbukti menepati janji itu.

Protes tandingan dari kaum baju kuning

Kelompok pendukung raja juga menggelar demonstrasi tandingan untuk membuktikan dukungan kepada monarki.

Mengenakan baju kuning, warna yang digunakan kerajaan, mereka melakukan unjuk rasa pada kawasan yang serupa dengan kelompok prodemokrasi, walau berada di titik berbeda.

Kedua kelompok dipisahkan oleh orkes polisi.

Beberapa pemrotes berbaju kuning terekam menyerang pengunjuk rasa prodemokrasi. Menurut sejumlah bukti mata, pemerintah menyamarkan polisi jadi pengunjuk rasa pendukung raja.

“Kami mau menunjukkan bahwa kami mencintai indra, ” kata Sirilak Kasemsawat kepada kantor berita AFP. Ia mendakwa gerakan prodemokrasi hendak “menggulingkan” monarki, tuduhan yang selalu ditepis oleh kelompok prodemokrasi.

“Kami tidak meminta mereka dilengserkan, dilupakan atau tidak dihormati, ” kata Dear Thatcha, seorang peserta unjuk rasa dari gerombolan prodemokrasi.

“Kami meminta mereka berubah bersama-sama kami. Negara kita perlu menyesuaikan diri dengan banya hal, serta monarki adalah salah satu isu yang juga perlu disesuaikan, ” tambahnya.

Seruan reformasi di tubuh negeri merupakan isu sangat sensitif di Thailand, dan mereka yang mengkritik monarki dapat dihukum penjara yang lama.

Selama beberapa bulan terakhir, penolakan digelar untuk menyerukan pengunduran muncul Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha yang mengambil alih kekuasaan dalam kudeta 2014 dan memenangkan pemilu tahun lalu meskipun hasilnya disengketakan.

Beberapa warga juga mendesak reformasi kerajaan, meskipun seruan tersebut dapat diperkarakan berdasarkan undang-undang pencemaran nama indah kerajaan yang ketat di Thailand.